Hangga Kunjungi IT Surabaya, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bahas Ketergantungan Pasokan dan Tantangan Forecasting Migas Nasional

‎SuaraBanyuurip.com – Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Timur (Jatim), Selasa 18 November 2025.
‎
‎Kali ini, pria yang akrab disapa Hangga, ini menyambangi Integrated Terminal (IT) Surabaya, Jalan Perak Barat Nomor 277, terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) terbesar kedua di Indonesia setelah Plumpang. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan BBM & LPG Jawa Timur menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
‎
‎Dalam kunjungannya, Hangga didampingi oleh Jefry Marshall selaku Manager IT Surabaya dan Wahyu Nugroho sebagai Superintendent SSGA IT Surabaya yang memaparkan profil perusahaan. IT Surabaya (mencakup Terminal LPG Tanjung Perak dan Fuel Terminal Tanjung Perak). Terminal terbeser ke dua di Indonesia ini hampir mendistribusikan seluruh produk minyak dan gas bumi (Migas).
‎
‎IT Surabaya melayani wilayah operasional yang sangat kompleks, termasuk Madura dan konsolidasi menggunakan kapal tanker, serta menyalurkan Avtur via pipa ke DPPU Juanda. Namun, manajemen IT Surabaya menyoroti masalah utama yang mereka hadapi. Ketergantungan Pasokan dan Akurasi Forecasting.
‎
‎”Kami ada Master Program mengeluarkan forecast 2026 dari Q4 2025 dengan melihat demand dari Januari sampai September. Namun, namanya demand pasti berfluktuasi, dan forecasting sering melenceng karena perubahan permintaan yang mendadak, membuat terminal kesulitan melakukan build-up stock,” jelas Jefry.
‎
‎Salah satu tantangan utama di IT Surabaya adalah ketergantungan besar pada pasokan dari Terminal BBM (TBBM) Tuban. Jefry menjelaskan, bahwa nasib terminal Surabaya sangat tergantung pada Tuban. Secara keekonomian, kapal yang masuk ke Tuban dan dikirim ke Surabaya lebih murah.
‎
‎”Stok kita 90% dari Tuban dan 10% dari kapal. Ketika di Tuban stoknya terganggu, Surabaya ikut terganggu,” ujar Jefry yang juga menyoroti bahwa jika kapal impor sering tertunda bongkar karena masalah supply and quality yang membuat jadwal unloading berikutnya kacau, menunda pasokan hingga 1 – 2 bulan.
‎
‎Hangga menanggapi forecasting yang melenceng dengan sorotan positif terkait kebijakan subsidi. Ia mencatat adanya lonjakan permintaan Pertamax yang menunjukkan keberhasilan program QR Code MyPertamina.
‎
‎”Ini berarti menunjukkan subsidi itu tepat sasaran. Karena ada QR Code dari MyPertamina, jadinya yang CC tinggi tidak lagi menggunakan Pertalite, sekarang mereka ke Pertamax. Ini fenomena yang saya lihat positifnya ada,” kata Hangga, dalam keterangan tertulis diterima SuaraBanyuurip.com, Rabu (19/11/2025).
‎
‎Hangga, menekankan pentingnya kunjungan langsung ke lapangan untuk mengetahui kendala end-to-end migas, dari hulu (PHE), pengangkut migas (PIS), midstream (KPI), hingga hilir (Patra Niaga), agar regulasi Kementerian ESDM dapat disesuaikan. Ia juga kembali menyinggung isu BBM terkontaminasi air di SPBU Jawa Timur. Di mana setelah diuji di Lemigas, sampel membuktikan produk Pertamina tetap on spec.
‎
‎”Ini menunjukkan perlunya sinergi untuk melawan misinformasi media yang rentan memicu trust issue masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Kunjungan ke IT Surabaya ini merupakan bagian dari fokus Kementerian ESDM pada pilar Asta Cita Nomor 2: Kemandirian Energi. Indonesia masih menghadapi skor Indonesia Energy Security Index sebesar 6.64/10, terutama dalam aspek Availability (membutuhkan impor 1 juta MBOPD minyak dan mengimpor 80% LPG) dan Affordability (beban subsidi).
‎
‎Hangga menggarisbawahi upaya peningkatan ketahanan stok dengan meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri dan membangun tempat penyimpanan dan infrastruktur (seperti revitalisasi jetty di Surabaya dan pembangunan Kilang Minyak Modular) untuk meningkatkan ketahanan stok dari 1–2 minggu menjadi 1–3 bulan, mencontoh negara-negara maju yang minim SDA seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
‎
‎Hangga juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, yang diperkuat dengan KEPPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang mencakup 26 komoditas penting.
‎
‎”Tugas dari pemerintah bagaimana bisa menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” tegas Hangga, merujuk pada pentingnya proyek seperti RDMP (Revamp Kilang) agar SDA mentah tidak diproses di luar negeri.
‎
‎Diharapkan agar pejabat di daerah berani menyampaikan keluhan. “Kami berharap teman-teman Madiun dan Surabaya menyampaikan kondisi operasional yang belum tentu dipahami oleh pusat,” tutup Hangga, menekankan bahwa sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mengamankan kebutuhan BBM dan LPG 24 jam sehari.(red)
‎
‎