SuaraBanyuurip.com – Guna penyelarasan regulasi, Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha Widya Putra, melakukan kunjungan kerja ke lokasi ladang minyak dan gas bumi (Migas) Banyu Urip, Blok Cepu, yang berpusat di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Jumat 12 Desember 2025.
Kunjungan pria yang akrab dipanggil Hangga, ke lokasi operasi ExxonMobil di Bojonegoro difasilitasi oleh Vice President of Public and Government Affairs, Dave Seta dan jajaran direksi ExxonMobil, menyoroti kompleksitas operasi hulu migas yang dilakukan oleh ExxonMobil Indonesia.
Dalam keterangan tertulis diterima SuaraBanyuurip.com, Sabtu (13/12/2025), Hangga menekankan pentingnya kunjungan langsung ke lapangan, karena meskipun data telah diterima di Pusat, peninjauan di lapangan sangat penting untuk dilakukan.
”Tujuannya untuk menyelaraskan dan memastikan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator dapat sesuai dan relevan dengan realita operasional yang dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S),” kata Hangga.
Kunci keunggulan kompetitif ExxonMobil, menurut Dave, terletak pada teknologi. Di Lapangan Banyu Urip, penggunaan teknologi canggih, seperti Low Dosage Acid (LDA) yang menjadi salah satu yang pertama diaplikasikan di luar Eropa, telah berhasil melawan penurunan produksi alami (natural decline rate). Berkat inovasi ini, produksi Banyu Urip dapat melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan.
”Kontribusi Banyu Urip terhadap pendapatan negara non-pajak hingga kini telah mencapai nilai yang sangat signifikan,” ujarnya.
Disaat yang bersamaan, ExxonMobil sedang melakukan transformasi pada proses bisnis mereka. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas wawasan timnya. Di Indonesia, operasinya termasuk hulu, hilir (distribusi BBM dan Federal Oil), hingga pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) melalui joint venture dengan Pertamina.
Terkait lifting minyak dari Banyu Urip, Blok Cepu, Dave menjelaskan, bahwa sebagian besar hasil produksi menjadi jatah Pemerintah Indonesia. Minyak yang menjadi jatah ExxonMobil akan diekspor sebagai crude oil ke refinery atau fasilitas petrokimia di Asia, setelah ditawarkan terlebih dahulu kepada Pertamina sesuai dengan aturan yang tertera pada kontrak PSC.
Saat ini, ExxonMobil mengajukan proposal pengembangan aset ke depan, yang terletak disisi bagian timur dari pusat ExxonMobil Bojonegoro. Pengembangan ini direncanakan menjadi proyek pengeboran horizontal terpanjang di Indonesia. Pengembangan tersebut juga menghadapi kendala awal terkait perluasan lahan untuk wellpad, yang berbatasan dengan lahan pertanian yang dilindungi.
Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menyatakan dukungan dan kesiapan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait regulasi pemindahan peruntukan lahan.
Hangga beserta tim dan jajaran ExxonMobil melakukan Safety Induction terlebih dahulu sebelum meninjau operasional lifting migas guna memahami kondisi di lapangan dan menyelaraskan regulasi dan aturan yang ada.
Hangga menafsirkan kunjungan ini dengan Asta Cita Presiden yang fokus pada penguatan kemandirian energi dan hilirisasi. Ia menekankan, bahwa isu utama bagi masyarakat adalah afordabilitas harga energi, disaat bersamaan mendorong transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik.
”Hilirisasi mencakup 26 komoditas dan melibatkan koordinasi lintas sektoral yang intensif untuk mempermudah perizinan dan dukungan regulasi,” ucapnya.
Dengan pengalaman ExxonMobil yang berjalan selama 140 tahun dan sudah berinvestasi di Indonesia selama 125 tahun, Hangga berharap, ExxonMobil dapat terus berkontribusi di Indonesia dan membantu Indonesia dalam mencapai target lifting migas di APBN 2025.
Di sisi sosio ekonomi, ExxonMobil melaporkan alokasi investasi signifikan untuk pembangunan infrastruktur energi di Indonesia Timur. Program sustainable community development di sekitar Bojonegoro dan Tuban fokus pada tiga pilar.
Salah satu contoh sukses adalah pembangunan 61 menara air bersih di desa-desa sekitar, yang telah memberikan manfaat kepada puluhan ribu jiwa, disertai dengan pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal untuk pemeliharaan fasilitas secara mandiri.(red)
