SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tahun anggaran 2025 tercatat hampir sepenuhnya terserap. Dari total pagu DBH kurang lebih Rp1,9 triliun, penyaluran yang sudah masuk ke kas daerah juga mencapai sekira Rp1,9 triliun. Hanya menyisakan kurang lebih Rp144 juta yang belum tersalurkan pada pos DBH kehutanan.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno mengatakan, pagu DBH Bojonegoro 2025 didominasi dari minyak bumi dengan nilai sekira Rp1,9 triliun. Pos ini menyumbang lebih dari 99 persen total pagu DBH dan seluruhnya telah tersalur penuh ke daerah.
“Realisasi DBH Bojonegoro sudah hampir seluruhnya terserap,” kata Teguh Ratno Sukarno kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (20/11/2025).
Dijelaskan, pos gas bumi memiliki pagu Rp11 miliar dan sudah disalurkan 100 persen. DBH minerba tercatat Rp2 miliar, perikanan Rp851 juta, dan panas bumi sekira Rp13 juta. Seluruh pos tersebut juga telah tersalur sesuai pagu.
Satu-satunya pos yang masih menyisakan anggaran adalah kehutanan. Dari pagu sebesar Rp720 juta, realisasi penyaluran baru mencapai kurang lebih Rp576 juta. Artinya, masih ada Rp144 juta yang belum disalurkan ke Bojonegoro pada pos DBH kehutanan tersebut.
Penyaluran DBH 2025 untuk Bojonegoro dilakukan dalam delapan tahap, masing-masing pada 31 Januari, 27 Februari, 24 Maret, 28 Mei, 31 Juli, 12 Agustus, 30 September, dan 25 November. Pada setiap tahap, pemerintah pusat mengirimkan DBH lintas sektor sesuai porsi masing-masing.
“Dengan realisasi yang hampir menyentuh angka Rp1,9 triliun ini, DBH 2025 menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah Bojonegoro, terutama dari sektor minyak bumi,” tegas pria asli Surabaya ini.
Teguh berharap, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil tersebut untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah kabupaten.(fin)
