SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (Migas) untuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tahun anggaran 2025 dipastikan sudah menyentuh 100 persen pagu setelah transfer tahap ke delapan dijadwalkan cair pada Selasa, 25 November 2025. Meski begitu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro menyebut terbuka peluang tambahan kucuran DBH Migas di penghujung tahun.
Mengacu data pada KPPN Bojonegoro, pagu DBH minyak bumi untuk Bojonegoro tahun ini sekira Rp1,9 triliun dan DBH gas bumi Rp11 miliar. Total alokasi DBH Migas akan bulat 100 persen setelah penyaluran Rp386,5 miliar untuk minyak dan Rp2,2 miliar untuk gas diterima pada 25 November 2025 mendatang.
Kendati, Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno menyatakan, pencapaian 100 persen pagu bukan berarti menutup kemungkinan adanya transfer lagi dari pemerintah pusat. Ini tersebab adanya proses penerimaan negara dari sektor Migas yang masih terus berlangsung.
“Sampai Selasa (25/11/2025) besok, penyaluran DBH Migas sudah 100 persen. Tapi itu belum bisa diartikan pasti tidak ada penyaluran lagi di Desember,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (22/11/2025).
Teguh menjelaskan, selama proses penerimaan negara dari sektor migas masih berjalan, peluang adanya tambahan DBH tetap terbuka. Tambahan tersebut bisa saja masuk sebagai penyaluran lanjutan tahun berjalan, atau dialokasikan sebagai kurang bayar pada tahun berikutnya.
“Proses penerimaan negara sektor migas masih berlangsung. Nanti dilihat, apakah dibagi tahun ini atau dibagi tahun depan sebagai kurang bayar,” jelas pria asli Surabaya ini.
Diwartakan sebelumnya, pagu DBH Bojonegoro 2025 didominasi dari minyak bumi dengan nilai sekira Rp1,9 triliun. Pos ini menyumbang lebih dari 99 persen total pagu DBH dan seluruhnya telah tersalur penuh ke daerah.
Pos gas bumi memiliki pagu sekitar Rp11 miliar dan sudah disalurkan 100 persen. DBH minerba tercatat sekitar Rp2 miliar, perikanan sekitar Rp851 juta, dan panas bumi sekitar Rp13 juta. Seluruh pos tersebut juga telah tersalur sesuai pagu.
Satu-satunya pos yang masih menyisakan anggaran adalah kehutanan. Dari pagu sekitar Rp720 juta, realisasi penyaluran baru mencapai kurang lebih Rp576 juta. Artinya, masih ada sekitar Rp144 juta yang belum disalurkan ke Bojonegoro pada pos DBH kehutanan tersebut.
Penyaluran DBH 2025 untuk Bojonegoro dilakukan dalam delapan tahap, masing-masing pada 31 Januari, 27 Februari, 24 Maret, 28 Mei, 31 Juli, 12 Agustus, 30 September, dan 25 November. Pada setiap tahap, pemerintah pusat mengirimkan DBH lintas sektor sesuai porsi masing-masing.(fin)
