SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan toleransi atau tenggat waktu maksimal dua minggu kepada penyelenggara olimpiade metematika tingkat SD/MI untuk mengembalikan uang pendaftaran peserta.
Keputusan tersebut diambil setelah penyelenggaraan olimpiade matematika yang berlangsung di Gedung Serbaguna Bojonegoro berujung ricuh.
Toleransi berlaku sejak pertemuan di Ruang Setyowati, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (9/12/2025). Pertemuan menghadirkan penyelenggara dan pihak kepolisian. Juga Asisten Daerah (Asda) I Djoko Lukito, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Anwar Mukhtadlo, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Welly Fitrama.
Saat pertemuan berlangsung, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menyatakan, meminta Kapolsek AKP Agus Elfauzi Bojonegoro Kota menjelaskan kronologi kejadian kericuhan saat olimpiade matematika.
AKP Agus Elfauzi lalu memaparkan, saat rapat koordinasi sebelumnya, panitia penyelenggara olimpiade matematika tingkat SD/MI menyampaikan jumlah peserta sekitar 2.000 orang. Ia menyarankan agar kegiatan dibagi dalam tiga sesi demi menjaga ketertiban.
“Dalam rapat koordinasi disebutkan bahwa penyelenggara menyanggupi seluruh keputusan dan arahan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujar AKP Agus.
Namun, dalam pelaksanaan di sesi pertama didapati panitia tidak melakukan registrasi ulang, sehingga jumlah peserta yang masuk tidak diketahui pasti. Situasi semakin tidak terkendali karena peserta dan pendamping berdesakan. Melihat kondisi itu, pihak kepolisian menghentikan kegiatan.
“Penilaian sesi satu dilakukan sangat cepat, sekitar 30 menit, dan langsung diumumkan, membuat orang tua panik,” tuturnya.
Kepanikan muncul karena sejumlah orang tua mendapati pengumuman pemenang telah keluar sementara anak mereka belum selesai mengerjakan soal. Situasi makin kacau ketika mereka memaksa masuk ruangan. Kapolsek berupaya menenangkan peserta dan naik ke panggung, tapi tidak tersedia pengeras suara.
“Saat itu juga kami minta agar sesi berikutnya dihentikan,” tegasnya.
Banyak orang tua kemudian menuntut pengembalian uang pendaftaran. AKP Agus menyampaikan, kepolisian akan membantu memastikan uang dikembalikan oleh panitia, mengingat sebagian besar panitia yang berada di lokasi adalah anak magang yang ketakutan menghadapi tekanan massa.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara dari Saryta Management, Ita Puspitasari, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, kericuhan dipicu oleh seorang wali murid yang mendobrak pintu samping, naik ke panggung, dan berteriak mencari anaknya.
“Bapak itu marah ke saya, membuang kursi, dan mengambil laptop serta uang. Tidak ada yang sempat merekam karena situasi kacau,” ungkapnya.
Ita, begitu disapa, berdalih laki-laki tersebut membawa senjata tajam. Ia kemudian melarikan diri ke Polsek Kota untuk mengamankan diri. Ita juga mengklaim sesi kedua tidak dapat dilanjutkan karena barang-barang panitia dijarah.
Saat dikonfirmasi para wartawan, Ita mengaku telah mengembalikan sekira Rp10 juta kepada peserta dan masih mencocokkan data. Tetapi, saat ditanya soal jumlah lembaga yang mendaftar, ia awalnya bertele-tele, walaupun kemudian menyebut ada sekira 56 lembaga.
Mendengar penjelasan tersebut, Wabup Nurul langsung mengonfirmasi kepada kepolisian, yang memastikan bahwa saat kejadian piala dan laptop masih berada di tempatnya.
Asisten Daerah I, Djoko Lukito, menilai panitia dari Saryta Management, yang berasal dari Kabupaten Tuban, tidak profesional dalam menyelenggarakan event. Ia menegaskan bahwa olimpiade matematika seharusnya memiliki prosedur yang jelas dan berkualitas, bukan sekadar menyelesaikan soal dengan cepat lalu langsung diumumkan pemenang.
“Data peserta saja tidak ada. Ini seperti main-main. Panitia setidaknya harus punya mekanisme,” ucapnya.
Sedangkan Kadisdik Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo, menyayangkan kejadian tersebut. Kericuhan ini telah mencoreng dunia pendidikan di Bojonegoro.
“Peserta sebanyak itu, tanpa koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kami tahu setelah diberi tahu wartawan. Ini sudah sangat tidak profesional. Masak data peserta tidak tersimpan? Tidak masuk akal,” sergahnya mempertanyakan.
“Kasus ini menjadi pembelajaran penting agar kegiatan tidak dilakukan secara asal-asalan. Pertama, kegiatan serupa harus direncanakan matang. Kedua, harus dipetakan aspek keamanan, medis, dan lainnya,” kata Nurul Azizah dikutip Suarabanyuurip.com, Rabu (10/12/2025).
Perempuan santun dan ramah ini memastikan Pemkab Bojonegoro akan mengawal agar peserta mendapatkan haknya, mengingat panitia telah menunjuk kuasa hukum.
“Kami minta tanda tangan tanggung jawab diserahkan ke Kapolsek, termasuk dari pihak terkait, dalam waktu dua minggu. Jika tidak diselesaikan, maka urusannya dengan Bapak Kapolsek,” tegasnya.(fin)
