SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Sebanyak 2.212 anak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), berhasil kembali mengenyam pendidikan melalui jalur formal maupun pendidikan kesetaraan. Capaian ini merupakan hasil verifikasi dan validasi (verval) data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dilakukan hingga 30 Juni 2025 oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni. Ia menilai, keberhasilan mengembalikan ribuan anak ke bangku sekolah merupakan bukti nyata efektivitas Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS).
“Saya menyambut dan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pendidikan. Kembalinya 2.212 anak ke sekolah adalah bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat mulai membuahkan hasil,” ujar Sri Wahyuni.
Meski begitu, legislator asal daerah pemilihan Bojonegoro dan Tuban ini mengingatkan, bahwa 4.143 anak yang masih belum sekolah menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan penanganan lebih serius dan berkelanjutan.
Menurut Yuni, begitu ia karib disapa, diperlukan langkah strategis melalui pendekatan keluarga dan masyarakat, pemetaan kasus, pendidikan alternatif, kolaborasi lintas sektor, bantuan biaya pendidikan, serta pengawasan dan pendampingan agar mereka benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak.
”Pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi masa depan Jawa Timur yang lebih maju dan berdaya saing,” tegas adik kandung Anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto ini.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Anang Prasetyo Adi menjelaskan, proses verval dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketepatan data sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan penanganan ATS.
Verifikasi dilakukan melalui penelusuran lapangan, wawancara, serta koordinasi dengan sekolah dan pemerintah desa. Dari hasil tersebut, 2.212 anak berhasil dikembalikan ke sekolah, namun masih terdapat 4.143 anak yang terkonfirmasi tidak bersekolah.
”Anak yang tidak bersekolah itu menjadi fokus penanganan selanjutnya,” tegas Anang Prasetyo Adi.
Berdasarkan hasil pendataan, Anang menyebut, faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Sebanyak 875 anak berhenti sekolah karena bekerja, 351 anak menikah atau mengurus rumah tangga, dan 425 anak tidak memiliki motivasi bersekolah.
”Selain itu sebanyak 253 anak terkendala masalah kesehatan dan disabilitas,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan, bahwa target bupati pada tahun 2026 adalah memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkecuali.
Ini mengingat IPM Kabupaten Bojonegoro tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,3 poin, salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan sektor pendidikan.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap akses pendidikan, anggaran beasiswa meningkat signifikan. Jika pada 2022 anggarannya sekitar Rp12 miliar, pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp43 miliar untuk mendukung peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Namun, Nurul Azizah mengingatkan, bahwa masih terdapat sekitar 4.123 anak yang perlu perhatian khusus agar dapat kembali bersekolah. Sinergi antara Pemkab Bojonegoro dan Dinas Pendidikan terus diperkuat dengan berbagai strategi dan langkah konkret agar target seluruh anak bersekolah pada 2026 dapat tercapai.
”Sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro,” tandasnya.(fin)
Bojonegoro Berhasil Kembalikan 2.212 Anak ke Sekolah, DPRD Jatim Sri Wahyuni Apresiasi






