SuaraBanyuurip.com – Konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran berdampak terhadap pasokan energi di Indonesia. Sedikitnya 25,36 juta barel minyak mentah milik Pertamina tertahan akibat penutupan Selat Hormuz.
Selat Hormuz selama ini menjadi jalur logistik. Akibat penutupan jalur tersebut sekitar 20 persen atau 20,1 juta barel per hari pasokan minyak global terganggu, dan dapat menimbulkan kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah (Middle East) menyebabkan terhambatnya pasokan energi global, termasuk Indonesia.
“Pasokan energi (crude) untuk kebutuhan Indonesia yang melalui Selat Hormuz berasal dari negara-negara middle east sekitar 19% kebutuhan nasional atau sebesar 25,36 juta barel. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil yang tidak melalui Selat Hormuz,” kata Bahlil usai sidang Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026.
Mencermati kondisi tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM untuk memastikan ketersediaan pasokan energi nasional agar tidak sampai terjadi kelangkaan.
Penutupan Selat Hormuz, menurut Bahlil, bukan sekadar masalah geopolitik, melainkan juga masalah pasokan minyak dunia. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari melintasi selat itu, termasuk pasokan yang menuju Indonesia.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita,” ujar Bahlil.
Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Pemerintah sedang mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah ke negara lain yang lebih aman pasokannya, termasuk pasokan dari Amerika Serikat.
“Ini kita lakukan agar ketersediaan untuk kebutuhan nasional tetap terjamin,” tegasnya.
Untuk kebutuhan impor BBM, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mendapatkan pasokan dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, termasuk negara-negara di Asia Tenggara.
“Impor BBM relatif tidak masalah,” tegasnya.
Adapun untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang kebutuhan nasionalnya masih dipenuhi melalui impor sekitar 7,3-7,8 juta ton per tahun, Pemerintah mengarahkan sebagian besar pasokannya dari Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi sumber dan penguatan ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyatakan seluruh pekerja, operasional dan armada yang berada di area Timur Tengah termonitor secara intensif. Pertamina juga telah menyiapkan langkah mitigasi risiko serta memperkuat komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI dan otoritas setempat guna menjaga kelancaran operasional dan keamanan kru.
“Kami terus memantau perkembangan dinamika energi global dan telah melakukan mitigasi guna memastikan kelancaran rantai pasok global dan ketahanan energi nasional tetap terjaga,” pungkas Baron.(red)
