SuaraBanyuurip.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur mengurangi alokasi BBM Pertalite hampir 10 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya penghematan energi.
Pengendalian konsumsi energi di kabupaten penghasil minyak terbesar di Indonesia ini menindaklanjuti adanya kebijakan pengetatan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2026 yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Berdasarkan surat resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Nomor 500.10.8.3/1241/124.5/2026, alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite untuk Jawa Timur tahun ini mengalami penurunan tajam sebesar 9,0%. Dari realisasi tahun 2025 sebesar 4.358.878 KL, kini hanya dijatah sebanyak 3.963.455 KL.
Sedangkan, alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau Solar untuk Jawa Timur naik tipis 0,5% dari 2.715.689 KL menjadi 2.729.364 KL di tahun 2026. Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, kuota yang ditetapkan adalah sebesar 64.983 KL untuk Solar dan 110.525 KL untuk Pertalite.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menginstruksikan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya penghematan energi. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati, seluruh ASN diimbau menggunakan sepeda saat berangkat kerja setiap hari Senin dan Jumat.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi aksi nyata untuk memastikan kuota BBM kita cukup hingga akhir tahun,” tegasnya.
Kebijakan Bike to Work diharapkan dapat menekan konsumsi Pertalite yang sedang dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Wabup menambahkan bahwa kedisiplinan ASN dalam menghemat energi akan menjadi barometer bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam gerakan efisiensi BBM.
“ASN harus bisa memberi contoh,” tandas wabup perempuan pertama di Bojonegoro.
Selain itu, tambah Wabup Nurul, Pemkab Bojonegoro akan terus memantau distribusi di lapangan agar tetap tepat sasaran, dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan melalui kebijakan transportasi bagi pegawainya.(red)
