SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat kemudahan perizinan pengambilan air bawah tanah untuk pertanian melalui kegiatan sumur bor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kepastian tersebut diperoleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro (DKPP) usai rapat koordinasi percepatan perizinan kegiatan sumur bor bersama Kementerian ESDM secara daring.
Rapat koordinasi dilaksanakan di Ruang Setyowati komplek Kantor Bupati Bojonegoro. Dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bojonegoro untuk mendorong percepatan program sumur bor yang sebelumnya terkendala aspek perizinan.
Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani menyampaikan hasil rapat membawa perkembangan positif. Sistem perizinan online air tanah kini telah membuka akses akun bagi pemerintah daerah, sehingga proses perizinan kegiatan sumur bor oleh pemerintah daerah dapat segera dilaksanakan.
“Setelah rapat hari ini, insyaallah kegiatan sumur bor bisa segera masuk tahap perencanaan dan pelaksanaan, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh petani,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan sumur bor juga menjadi bagian dari langkah jangka panjang pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kemarau panjang. Pembangunan sumur bor didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna memperkuat ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim.
“Sumur bor ini merupakan inovasi DKPP yang selama ini belum pernah diadakan dengan skema APBD,” beber Zaenal.
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menegaskan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, perizinan yang mendukung sektor pertanian akan dipermudah tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.
Dalam rapat, Koordinator Air Tanah di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi,
Budi Joko Purnomo memandu pelaksanaan proses perijinan secara online tahap demi tahap.
“Alhamdulillah kegiatan rapat berjalan lancar dan sangat produktif,” ucapnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Nurul Azizah menyatakan, pembangunan sumur bor sesuai perintah Bupati Setyo Wahono untuk menempatkan sektor pertanian dan kesehatan sebagai prioritas penting pembangunan Bojonegoro tahun 2026.
“Sektor pertanian yang menjadi kendala, salah satunya adalah air,” ungkap perempuan santun dan ramah ini.
Wabup perempuan pertama di Bojonegoro ini melanjutkan, guna menyelesaikam persoalan air akan dilaksanakan kegiatan mengambil air bawah tanah (ABT) di lokasi pertanian. Namun harus mendapat izin dari kementerian.
“Maka tadi dilaksanakan zoom dengan kementerian untuk memudahkan izin, sehingga dalam waktu segera masalah air tidak terkendala dan bisa segera dilaksanakan,” tandas Nurul.(fin)
