SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menunjukkan keseriusannya membenahi persoalan banjir kota dengan turun langsung ke lapangan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Setyo Wahono agar persoalan banjir perkotaan benar-benar teratasi pada 2026.
“Kita menindaklanjuti perintah Bapak Bupati. PR banjir Bojonegoro kota tahun 2026 harus teratasi. Tidak ada kata tidak bisa, harus bisa,” tegasnya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat inspeksi mendadak (sidak) di perkotaan.
Di lapangan, perempuan santun dan ramah ini tak sekadar melihat, tetapi aktif berdialog dan menguji langsung kondisi teknis. Saat berada di salah satu saluran, Wabup Nurul meminta petugas menyedot air yang menggenang.
Nurul Azizah menjadi gusar, kala hasil penyedotan air justru mengundang tanda tanya, karena tidak terlihat pergerakan air yang naik meski proses penyedotan dilakukan.
Tak hanya itu, ditemukan juga dugaan adanya persoalan serius pada sistem drainase. Nurul kemudian mengamati langsung kondisi selokan yang dipenuhi sedimen lumpur tebal, yang diduga menjadi salah satu penyebab aliran air tidak berjalan normal.
Reaksi spontan pun tak terhindarkan. “Gusti Gusti… kok enek ngono loo…” ucapnya, heran melihat penanganan saluran yang masih mengandalkan tenaga manual seadanya.
Mantan birokrat andal ini mendapati dua faktor utama penyebab banjir, yakni pendangkalan saluran dan kapasitas drainase yang tidak lagi memadai menampung debit air.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Bojonegoro segera mengoordinasikan langkah teknis lintas instansi agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh. Wabup Nurul menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi teknis. Sebab persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial.
“Berarti PU SDA dan PU Cipta Karya ini intinya harus koordinasi. Harus sinergi, tidak bisa membangun sendiri-sendiri,” katanya saat dikonfirmasi Suarabanyuurip.com, Rabu (6/5/2026).
Sidak pada Selasa (5/5/2026) itu memperlihatkan bahwa persoalan banjir kota bukan hanya soal cuaca, tetapi juga menyangkut kinerja infrastruktur dan pola koordinasi antarorganisasi.
”Dengan pendekatan langsung di lapangan, Pemkab Bojonegoro berupaya memastikan setiap persoalan terurai hingga ke akar, demi mengejar target bebas banjir pada 2026,” tandas Nurul Azizah.(fin)
