SuaraBanyuurip.com – Jumlah anak putus sekolah (ATS) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada 2026 mencapai 5.610 anak. Dewan Pendidikan Bojonegoro mengusulkan mengusulkan Bojonegoro Education Rescue System (BERES) sebagai pendekatan untuk memperkuat penanganan ATS secara terpadu.
“Karena penanganan ATS ini membutuhkan sistem yang melibatkan berbagai perangkat daerah,” tegas Anggota Dewan Pendidikan Ima Isnaini Taufiqur Rohmah saat audensi dengan DPRD Bojonegoro, Senin (7/9/2026).
Menurut dia, ATS butuh ditangani dengan sistem. Bukan hanya parsial dari Dinas Pendidikan, melainkan butuh keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk berjalan sinergi.
“Itu bisa dilakukan BERES,” tandasnya.
Selain ATS, Dewan Pendidikan turut memberikan perhatian terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pelaksanaan program beasiswa agar semakin berkeadilan.
“Kami berharap berharap koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berjalan. Sinergi tersebut diperlukan untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih terarah, sesuai kebutuhan daerah, serta tetap sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional,” sergah Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro, Sudalhar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan, data ATS berasal dari pemerintah pusat melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Dinas Pendidikan kemudian melakukan verifikasi langsung di lapangan dengan melibatkan guru SD, TK, dan PAUD.
Hasil verifikasi menemukan sejumlah data yang perlu diperbarui. Beberapa anak tercatat sudah meninggal, sudah melanjutkan sekolah hingga SMA, atau mengikuti pendidikan pesantren di luar Kabupaten Bojonegoro.
“Hasil dari verifikasi akan kami kirimkan surat kepada Pusdatin atau Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menyesuaikan angka yang ada, sehingga bisa diturunkan,” tutur Mukhtadlo.
Bagi anak yang benar-benar tidak bersekolah, lanjut dia, pemerintah menyiapkan akses melalui pendidikan formal maupun nonformal.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan 21 PKBM di Bojonegoro,” tegas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro itu.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar menyambut baik usulan Dewan Pendidikan. Menurutnya penanganan ATS di Bojonegoro membutuhkan sistem yang melibatkan lintas lembaga.
“Ini merupakan tanggungjawab bersama untuk bersama-sama untuk membangun pendidikan Bojonegoro yang lebih terarah,” pungkas politisi PKB itu.(red)
