SuaraBanyuurip.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, membidik peluang pemanfaatan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) untuk mendukung pembangunan daerah setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas pemerintah pusat hingga sekitar Rp370 miliar.
Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Dasiran S.Ag, dalam Sarasehan Strategi Harmonisasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) serta Mitigasi Risiko Operasional Industri Migas yang digelar PT Pertamina EP Cepu Zona 11 di Tawangmangu, Karanganyar, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti tiga pemerintah daerah yakni, Blora, Jawa Tengah, Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur, serta sejumlah NGO yang bergerak di sektor migas.
Dalam forum itu, Wakil Bupati (Wabup) Blora, Hj. Sri Setyorini, yang juga menjabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora menekankan, agar program PPM industri hulu migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja pertambangan (WKP).
Menurut Setyorini, PPM yang sebelumnya lebih dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) tidak semata-mata merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Program tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau PPM tidak hanya sekadar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.
Dijelaskan, program PPM tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing wilayah, seperti sektor pertanian, pengembangan UMKM, hingga pelatihan prakerja bagi pemuda desa.
Selain pemberdayaan, Sri Setyorini menilai, mitigasi risiko operasional migas di daerah juga menjadi hal penting. Komunikasi, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan migas dinilai diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko sosial dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Pemkab Blora siap mendukung kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pihak sehingga keberadaan kegiatan industri migas dapat berjalan dengan lancar sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Wabup berharap, program PPM Pertamina dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya mendukung kelancaran operasional industri migas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pj Sekda Blora, Dasiran menjelaskan, bahwa seluruh pemerintah daerah saat ini sedang mengalami pemotongan Dana TKD oleh pemerintah pusat. Sehingga daerah dituntut kreatif dan inovatif dalam peningkatan PAD agar prioritas pembangunan yang telah disusun tetap bisa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Blora saja pemotongan TKD-nya sampai sekitar Rp370 miliar. Ini menuntut kami memaksimalkan pos PAD dengan berbagai cara agar pembangunan tetap bisa berjalan,” kata Dasiran.
Dia menyampaikan kemungkinan agar dana PPM perusahaan migas dapat masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Nah, dengan adanya PPM atau CSR perusahaan migas ini, mungkinkah ke depan bisa dimasukkan sebagai PAD dalam APBD. Agar penggunaannya juga bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. Jika bisa, tentunya ini akan berdampak positif bagi pemda saat kondisinya seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiarta, menjelaskan, bahwa usulan program PPM untuk tahun berjalan mulai disampaikan dan dikurasi pada tahun sebelumnya.
“Seperti saat ini, September 2026, posisinya program PPM yang akan dilaksanakan pada 2027 sudah masuk tahap akhir. Idealnya diajukan atau disampaikan pada Mei 2026 kepada Pertamina,” jelas Roy.
Roy mengatakan, jika pengusulan program PPM 2027 sudah close, maka dapat diusulkan pada Mei 2027 untuk pelaksanaan program pada 2028.
“Kami terbuka untuk menerima usulan program PPM,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan apresiasi atas sinergitas kegiatan hulu migas dari Pertamina kepada pemerintah daerah dan NGO. Penghargaan diterima Wabup Blora Hj. Sri Setyorini selaku Plh Bupati Blora.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Assistant Manager Comrel Regional 4 Achmad Setiadi, Head of Comrel dan CID Pertamina Zona 11 Wazirul Lutfi, serta akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr. Krisdiyatmiko.(red/ali)
