SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tahun anggaran 2026 hingga tanggal 12 Oktober baru mencapai 46,46 persen. Bila dikalkulasi secara akuntantif dari total anggaran belanja daerah sebanyak Rp6,25 triliun, telah realisasi belanja baru mencapai Rp2,90 triliun.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, mengatakan, pemerintah daerah menargetkan realisasi APBD mencapai 90 persen hingga akhir Desember 2026. Untuk mengejar target tersebut, percepatan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan. Terutama pada komponen belanja yang tingkat penyerapannya masih rendah.
“BPKAD Bojonegoro menargetkan realisasi APBD dapat mencapai 90 persen hingga akhir Desember 2026,” ujarnya.
Mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro per 12 Oktober 2026, belanja modal menjadi salah satu komponen dengan penyerapan terendah. Dari alokasi Rp1,40 triliun, realisasinya baru Rp216,42 miliar atau 15,36 persen.
Rendahnya penyerapan belanja modal terlihat pada sejumlah komponen pembangunan dan pengadaan aset daerah. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang memiliki anggaran Rp668,65 miliar baru terealisasi Rp116,45 miliar atau 17,41 persen.
Sementara itu, belanja modal gedung dan bangunan dari anggaran Rp407,93 miliar baru terserap Rp54,58 miliar atau 13,37 persen. Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu Rp201,22 miliar terealisasi Rp32,48 miliar atau 16,14 persen.
Adapun belanja modal tanah menjadi komponen dengan penyerapan lebih rendah. Dari alokasi Rp118,79 miliar, realisasinya baru Rp7,52 miliar atau 6,33 persen.
Selain belanja modal, belanja hibah juga belum terserap optimal. Dari total anggaran Rp285,86 miliar, realisasinya baru Rp77,13 miliar atau sekitar 26,98 persen.
Belanja bantuan sosial (bansos) dengan alokasi Rp132,63 miliar baru terealisasi Rp45,92 miliar atau 34,62 persen. Sementara itu, belanja subsidi yang dianggarkan Rp400 juta belum mencatatkan realisasi hingga 12 Oktober 2026.
Belanja tidak terduga juga masih sangat rendah. Dari anggaran Rp23,07 miliar, realisasinya baru Rp490,5 juta atau 2,12 persen.
Sementara itu, belanja barang dan jasa dengan pagu Rp1,49 triliun telah terealisasi Rp735,46 miliar atau 49,19 persen. Belanja transfer dari alokasi Rp818,84 miliar terealisasi Rp418,50 miliar atau 51,10 persen. Sebagian besar anggaran transfer tersebut dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada daerah dan desa.
Adapun belanja operasi dengan pagu Rp4 triliun telah terealisasi Rp2,26 triliun atau 56,71 persen. Belanja pegawai menunjukkan tingkat penyerapan lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Dari anggaran Rp2,08 triliun, realisasinya mencapai Rp1,41 triliun atau 67,59 persen.
Berbeda dengan realisasi belanja, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro telah mencapai Rp3,56 triliun atau 81,22 persen dari target Rp4,38 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp919,20 miliar atau 83,09 persen dari target Rp1,10 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi Rp2,64 triliun atau 80,59 persen dari anggaran Rp3,28 triliun.
Dari komponen PAD, penerimaan pajak daerah mencapai Rp215,38 miliar atau 77,54 persen dari target Rp277,75 miliar. Adapun retribusi daerah terealisasi Rp441,73 miliar atau 76,39 persen dari target Rp578,21 miliar.
Rendahnya penyerapan belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran tersebut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. OPD didesak segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap lebih optimal.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai realisasi belanja hingga pertengahan Oktober masih jauh dari ideal. Ia meminta seluruh OPD mengoptimalkan waktu yang tersisa, terutama untuk program pembangunan fisik dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Serapan anggaran per Oktober 2026 yang baru berada di angka 46,46 persen ini jelas belum ideal, karena banyak program kerja yang berjalan lambat,” kata Lasuri kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (14/10/2016).
“Namun, jika seluruh OPD mau bergerak cepat, kami optimistis capaian realisasi bisa didorong hingga 90 persen pada Desember mendatang,” lanjutnya.
Meski begitu, percepatan penyerapan anggaran tersebut perlu dibarengi pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran program, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Sehingga belanja daerah tidak hanya mengejar target realisasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.(fin)
