SuaraBanyuurip.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah kabupaten (pemkab) di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Setyo Wahohono-Nurul Azizah. Legislatif menilai, capaian pembangunan dan penguatan indikator makro menunjukkan tren progresif.
Ketua Komisi C DPRDBojonrgoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, sinergi antara Pemkab Bojonegoro dan DPRD terus menunjukkan dampak nyata. Berbagai indikator pembangunan mulai dari penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan menunjukkan tren progresif.
Supriyanto menilai Pemkab Bojonegoro berhasil melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola keuangan daerah. Persentase penduduk miskin Bojonegoro mengalami penurunan dari 11,49 persen pada tahun 2025 menjadi 10,69 persen pada tahun 2026.
“Penurunan angka kemiskinan ini menjadi bukti efektivitas pengalokasian anggaran dan program intervensi ekonomi daerah yang dijalankan Pemkab Bojonegoro pada tahun kedua kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wabup Nurul Azizah,” ujar Mas Pri, sapaan Ahmad Supriyanto.
Dia menjelaskan, kinerja positif Pemkab Bojonegoro juga tecermin pada pertumbuhan ekonomi nonmigas mencapai 5,86 persen pada Triwulan II 2026, dan menyumbang 3,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Bojonegoro berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 3,90 persen. Angka ini melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebesar 4,31 persen.
Pertumbuhan investasi juga terus didorong. Salah satunya kehadiran PT Shou Fong Lastindo di wilayah Kecamatan Sumberrejo. Perusahaan ini telah menerapkan konsep padat karya dalam operasinya dengan menyerap hingga 3.000 tenaga kerja lokal.
Sektor pertanian menjadi penopang perekonomian daerah. Bojonegoro berhasil mencatatkan produksi padi sebesar 879.685 ton pada 2025. Produksi tersebut meningkat dibanding 2024 sebesar 710 ribu ton. Peningkatan produksi ini didukung oleh penguatan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat Diperkuat
Komisi dewan yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial itu memberikan catatan positif atas perluasan jangkauan layanan dasar bagi warga Bojonegoro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro pada 2026 naik menjadi 73,74 (meningkat 0,99 poin), melampaui target RPJMD sebesar 73,54.
Di bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro mengoperasikan 113 armada angkutan pelajar gratis di 12 rute untuk melayani sekitar 9.300 siswa setiap hari, menyalurkan beasiswa kepada 6.853 mahasiswa, serta mendukung pendirian sekolah rakyat.
Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC) di Bojonegoro telah mencapai 99,07 persen. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan menjangkau 83.655 orang (89,11 persen dari target 2026).
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan penguatan layanan khusus melalui rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalitidu dengan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa. Pembangunan panti lansia, program lantainisasi untuk 5.770 keluarga penerima manfaat (KPM), serta perluasan akses listrik bagi 771 KPM.
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengawasan Proyek Strategis
Di sektor infrastruktur dan konektivitas wilayah, Pemkab Bojonegoro telah menyelesaikan pembangunan jalan poros desa sepanjang 859,6 kilometer hingga 2026, jalan kabupaten sepanjang 22,4 kilometer dan percepatan pembangunan ratusan jembatan guna memperlancar mobilitas warga dan distribusi ekonomi.
Mas Pri menegaskan, akan terus mengawal penuntasan sejumlah pekerjaan fisik strategis menjelang akhir tahun 2026. Seperti penataan Alun-alun Bojonegoro, penataan Pasar Kota, pengembangan Taman Rajekwesi, penyediaan air bersih, hingga penanganan banjir perkotaan secara terintegrasi.
“Komisi C DPRD Bojonegoro berkomitmen memastikan seluruh program di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hingga pembangunan fisik dan perekonomian ini berjalan tepat sasaran,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro itu.
Menurut Mas Pri, tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah adalah manfaat langsung yang dirasakan masarakat. Bukan sekadar angka statistik atau fisik semata.
“Tetapi dari seberapa besar perubahan itu benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro sehari-hari,” tandasnya.(red)
