DPRD Bojonegoro Minta Rekind – JGC Terbuka

SuaraBanyuurip.com – ririn wedia

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta kepada pemenang tender proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi fasilitas pemrosesan gas (Engineering, Procurement and Constructions – Gas Processing Facility / EPC – GPF) Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (J-TB), Konsorsium PT Rekayasa Industri (Rekind) – Japan Gas Corporation (JGC) Indonesia – JGC Corporation agar segera mensosialisasikan proyek tersebut kepada masyarakat secara terbuka.
 
Permintaan wakil rakyat itu disampaikan menyusul telah ditandatanganinya kontrak proyek EPC GPF antara PT Pertamina EP Cepu dengan Konsorsium PT Rekayasa Industri  JGC Indonesia – JGC Corporation di Jakarta, Senin (4/12/2017) kemarin.

Baca Juga :

Kontrak EPC GPF Jambaran-Tiung Biru Ditandatangani

Rekind Gelar Doa Bersama dan Uji Kualitas Tanah

“Sebelum dilakukan tanda tangan, kami sudah minta kepada PEPC dan Rekind untuk transparan terkait pekerjaan ini,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (5/12/2017).

Berdasarkan catatan Komisi B, PT Rekind memiliki catatan merah saat mengerjakan proyek di Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu. Karena itu, komisi dewan yang salah satunya membidangi masalah migas, ini akan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan.

Baca Juga :

Kontraktor Lokal Blokir Proyek EPC-5 Banyuurip

Lagi,Dua Kontraktor Lokal Hentikan Proyek EPC-5

Warga Bonorejo Hentikan Proyek EPC 5 Banyuurip

nvoice Molor Biangkerok Hancurnya Kontraktor Lokal

Kontraktor Lokal Tuntut Rekind – HK Lunasi Pembayaran

Pengawasan yang akan dilakukan Komisi B mulai dari perekrutan tenaga kerja lokal, pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta tanggung jawab kontraktor terhadap pengusaha lokal.

“Jangan sampai ada yang terlambat melakukan pembayaran kontrak sampai membuat pengusaha lokal bangkrut,” tegasnya.

Selain itu, peran serta media lokal juga diharapkan ikut mengkontrol dan mensosialisasikan pelaksanaan proyek nasional tersebut. Sehingga ketika ada permasalahan sosial sekecil apapun bisa terekspos dan bisa ditangani dengan cepat.

“Media itu kan salah satu fungsinya adalah kontrol sosial, jadi harus ikut juga mengawasi pekerjaan ini,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya meminta jangan sampai media-media yang ada baik online, cetak, maupun televisi hanya mendapatkan press release tanpa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

“Butuh kerjasama semua elemen agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,” pungkasnya. (rien)