SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Pembongkaran gedung Pusat Belajar Guru (PBG) Bojonegoro, Jawa Timur untuk dipakai rumah dinas pegawai dan gudang barang bukti kejaksaan negeri (Kejari) menuai kritikan. Pembongkaran tersebut dinilai menghambur-hamburkan anggaran karena bangunan tersebut masih bagus dan layak pakai.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja) Parmani menyampaikan, sebagai warga yang bertempat tinggal di ring 1 Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu menyayangkan pembongkaran Gedung PBG dan perpustakaan mini yang dibangun dari dana tanggungjawab sosial perusahaab (Corporate Social Responsibility/CSR) ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) oleh Pemkab Bojonegoro. Apalagi kedua bangunan itu sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas guru dan siswa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia di masa mendatang.
“Ini kesannya Pemkab Bojonegoro sekedar menghambur-hamburkan uang, tidak peduli dan mengganggap tidak penting peningkatan SDM warganya,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Rabu (16/6/2021).
Menurut tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam ini, jika memang Pemkab Bojonegoro tidak membutuhkan CSR dari operator migas, seharusnya tidak perlu mengalihkan program-program CSR ke luar desa terdampak.
“Biarkan program CSR difokuskan ke ring satu seperti dulu, tidak perlu dialihkan ke mana-mana. Masyarakat di sini masih butuh peningkatan SDM. Karena pembangunan SDM ini sangat penting untuk generasi masa depan,” tegas pria yang juga pemerhati masalah lingkungan dan sosial ini.
Senada disampaikan Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Afan. Dia menyayangkan gedung PBG Bojonegoro yang masih sangat layak harus dibongkar untuk dibangun bangunan baru.
“Saya sering menggunakan gedung PBG, dan saya nilai itu sangat layak dan bagus,” kata Afan dikonfirmasi terpisah.
Seharusnya, lanjut dia, pembangunan rumah dinas pegawai dan gudang barang bukti Kejari Bojonegoro bisa menggunakan tanah aset pemkab yang belum ada bangunannya.
“Kenapa tidak mencari lahan yang belum dibangun. Kenapa harus membongkar bangunan yang masih layak digunakan dan difungsikan,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp 3,2 miliar dari APBD 2021 untuk pembangunan rumah dinas bagi 6 kepala seksi (Kasi) dan gudang barang bukti Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Pembangunan rumah dinas dan gudang barang bukti kejaksaan ini menempati aset Pemkab Bojonegoro seluas 1.000 meter persegi (M2) di Jalan Rajawali Nomor 03 yang sebelumnya difungsikan sebagai Gedung PBG.
Proyek pembangunan rumah dinas dan gedung barang bukti Kejari Bojonegoro ini dikerjakan oleh PT Nahendra Putra dari Kabupaten Sidoarjo. Ditargetkan pekerjaan rampung pada akhir November 2021.
“Gedungnya sudah dirobohkan, dan pekerjaan sudah dimulai oleh kontraktor pelaksana,” ujar Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro, Beny Kurniawan ditemui di ruang kerjanya, Selas (15/6/2021) kemarin.
Untuk diketahui, Gedung PBG Bojonegoro di Jalan Rajawali diresmikan pada Jumat, 18 Juli 2014. Pembangunan Gedung PBG itu merupakan kerja sama antara Dinas Pendidikan Bojonegoro, Mobil Cepu Limited (MCL) sekarang menjadi EMCL, dan Yayasan Putra Sampoerna. Dalam kerja sama ini, 25 guru ahli yang sebelumnya mengikuti seleksi mendapat bekal pelatihan dan pendampingan dari Yayasan Putra Sampoerna dalam hal mendidik siswa.
PBG memiliki sejumlah fasilitas di antaranya ruang pertemuan, seminar, administrasi, laboratorium, perpustakaan, dan tekhnologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam mengajar anak didik.(suko)
