SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Sektor migas selama tahun 2021 mencatat kinerja positif di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Target-target yang telah ditetapkan, seperti penawaran wilayah kerja (WK) Migas, pemanfaatan gas untuk domestik dan penerimaan negara terutama PNBP SDA Migas berhasil tercapai, bahkan melampaui.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dalam konferensi pers awal tahun, Rabu (19/1), memaparkan, pada tahun 2021, Pemerintah menawarkan 14 wilayah kerja (WK) migas konvensional, di atas target 10 WK atau 140%. Pengumuman penawaran WK Migas konvensional dilakukan dua tahap yaitu penawaran Tahap I pada tanggal 17 Juni 2021 sebanyak 6 WK dan Tahap II pada tanggal 29 November 2021 sebanyak 8 WK.
“Dari penawaran tahap I tersebut, telah diperoleh pemenang dan telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama pada 2 WK yaitu WK Liman dan WK South CPP,†kata Tutuka dalam keterangan tertulisnya.
Adanya peningkatan jumlah penawaran WK Migas tahun 2021, lanjut Tutuka, menunjukkan keberhasilan yang tidak lepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan minat terhadap WK Migas yang ditawarkan. Ditjen Migas terus berupaya melakukan perbaikan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (terms & conditions) kontrak kerja sama agar lebih menarik. Antara lain, memberikan fleksibilitas bentuk kontrak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2020 dan peningkatan split kontraktor, di mana untuk minyak bumi mulai 80:20 untuk risiko geologi, infrastruktur dan sumberdaya dengan kategori very low, sampai dengan 55:45 untuk kategori very high. Sedangkan untuk gas bumi mulai dari 75:25 untuk kategori very low sampai dengan 50:50 untuk kategori very high.
Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri tahun 2021 mencapai 66%, sedikit di atas target yang telah ditetapkan sebesar target 65%, sehingga capaian kinerjanya adalah 101%. Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri akan terus ditingkatkan demi mendukung tumbuh kembangnya industri dalam negeri.
Lifting migas yang merupakan komponen dalam perhitungan besaran penerimaan negara tahun 2021, mencapai 660,25 MBOPD untuk minyak (93,65% dari target) dan 981,98 MBOEPD (97,51% dari target) untuk gas bumi, dengan ICP rata-rata sebesar US$68,47 per barel atau 152% dari target. Tidak tercapainya target lifting migas tersebut, antara lain karena rendahnya posisi awal atau low entry point pada awal tahun 2021, unplanned shutdown dan delay field onstream pada beberapa proyek.
Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Dirjen Migas, dibutuhkan upaya peningkatan dan pencapaian lifting migas yang telah/akan terus dilakukan, seperti optimasi produksi pada lapangan eksisting, percepatan transformasi resources menjadi produksi dengan mempercepat POD lapangan baru dan rencana pengembangan lapangan-lapangan yang tertunda.
Selain itu, mengoptimalkan pemberian insentif dan monetisasi undeveloped discovery, penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan yang berpotensi, serta peningkatan cadangan dan produksi migas nasional juga dilaksanakan dengan kegiatan eksplorasi termasuk pelaksanaan program Komitmen Kerja Pasti untuk menemukan prospect dan lead baru.
“Di samping itu, juga dilakukan upaya percepatan proses perizinan dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian permasalahan operasional di lapangan,†imbuh Tutuka.
Terkait penerimaan negara subsektor migas, terutama PNBP SDA Migas telah mencapai Rp97,98 triliun dan telah melampaui target sebesar 130%. Peningkatan PNBP SDA ini disebabkan adanya kenaikan nilai ICP dan terjadinya stabilitas harga minyak dunia. Sementara itu PNBP Lainnya telah mencapai Rp5,21 triliun dengan capaian sebesar 130% dari target.
Sementara investasi migas tahun 2021 sebesar US$15,9 miliar atau 94,59% dari target 2021 sebesar US$16,81 miliar. Terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian investasi migas di antaranya perubahan investasi hilir, khususnya pada kilang RDMP dan GRR terkait efisiensi biaya.
Tutuka menegaskan bahwa kebijakan implementasi penyesuaian harga gas untuk industri tertentu dan kelistrikan akan terus berjalan dan terus dilakukan monitoring terhadap implementasi tersebut.
“Kebijakan ini telah mendukung 7 sektor industri di antaranya peningkatan volume produksi dan penjualan sebesar 7,79% di industri pupuk dan peningkatan produksi dan penjualan ekspor pada sekitar 40.000 ton di industri petrokimia pada tahun 2020,†terangnya.
Kebijakan penyesuaian harga gas juga berperan pada rencana peningkatan investasi sebesar Rp191,08 triliun untuk kurun waktu 2021-2025 pada 7 sektor industri tersebut.
Pemerintah juga terus berupaya untuk menyediakan akses energi bagi masyarakat yang dapat dirasakan langsung manfaatnya. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur migas. Pembangunan jargas sejumlah 126.876 sambungan rumah yang tersebar di 21 Kab/Kota telah mencapai 100% akhir tahun 2021. Sebagai bentuk dukungan untuk pemulihan ekonomi, dilakukan pembagian konverter kit untuk petani sebanyak 3.448 paket yang tersebar di 15 kab/kota.
Selanjutnya untuk meningkatkan persentase EBT dalam Bauran Energi Nasional yang mendukung pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjalankan program penyaluran B30. Realisasi program B30 pada Januari-Desember 2021 sebesar 30,79 juta KL, meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan potensi penghematan sebesar US$4,45 miliar.
Dalam rangka meningkatkan kehandalan industri migas khususnya pada kegiatan usaha hilir, Ditjen Migas telah menerbitkan sejumlah perizinan meliputi 29 izin usaha pengolahan, 171 izin usaha penyimpanan, 1.501 izin usaha pengangkutan dan 214 izin usaha niaga.
Realisasi anggaran Ditjen Migas hingga akhir Desember tahun 2021 telah mencapai 98,62%. Sebagian besar anggaran Ditjen Migas digunakan untuk pembangunan infrastruktur migas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ditjen Migas terus berkomitmen agar penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan akuntabel,†kata Tutuka.
Rencana Kerja 2022
 Tutuka menyampaikan target kinerja Ditjen Migas tahun 2022, antara lain akan menyiapkan penawaran atau lelang WK Migas sejumlah 12 WK. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan akan menarik investor untuk berinvestasi dan membangkitkan kembali gairah kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.
Pemanfaatan gas untuk domestik ditingkatkan ke angka 66%. “Kami akan terus berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan memantau pelaksanaan kebijakan tersebut melalui kerja sama lebih erat dengan stakeholder,†ujarnya.
Sementara itu terkait lifting migas, erdasarkan hasil Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, maka target Lifting Migas tahun 2022 dipatok sebesar 703 MBOPD dan lifting gas bumi sebesar 1.036 MBOEPD dengan ICP Rata-rata sebesar US$63 per barel.
Pihaknya juga optimis kegiatan usaha migas dapat berangsur-angsur membaik, investasi migas tahun 2022 ditargetkan sebesar US$17 miliar.
Penyesuaian harga gas untuk industri tertentu dan kelistrikan dengan memberikan keterjangkauan harga pada konsumen terus dipantau sehingga diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih baik untuk tumbuhnya perekonomian nasional.
Pada tahun 2022, pembangunan infrastruktur migas juga masih akan terus dilaksanakan. Sesuai dengan hasil Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, disepakati pembangunan jargas di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 40.000 sambungan rumah (SR). Sementara kegiatan pendistribusian konverter kit untuk nelayan ditargetkan sebanyak 30.000 paket dan konverter kit untuk petani sebanyak 30.000 paket.
Di samping itu, tahun 2022 akan menjadi penanda dimulainya kegiatan pembangunan Pipa Transmisi Ruas Semarang-Batang sebagai bagian dari ruas Cirebon-Semarang.
Kebijakan penyediaan LPG 3 kg pun akan terus disempurnakan agar kebijakan tersebut dapat lebih tepat sasaran.(suko)