SuaraBanyuurip.com – Cost recovery hulu migas tahun 2027 diperkirakan mencapai USD 11,5 miliar atau meningkat sekitar USD 3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Komisi XII DPR RI meminta agar biaya tersebut diaudit secara ketat karena berpotensi mengurangi porsi penerimaan negara.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita mengatakan, kenaikan cost recovery tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi porsi penerimaan negara, terutama di tengah tantangan pencapaian target pendapatan negara.
Untuk itu, dirinya ingin memastikan bahwa setiap kenaikan cost recovery hulu migas telah diaudit secara ketat dan sebanding dengan tambahan produksi yang dihasilkan.
“Jangan sampai kenaikan ini justru membuka ruang moral hazard atau ketidakefisienan operasional yang pada akhirnya ditanggung rakyat,” tegasnya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama SKK Migas dan perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) membahas realisasi dan proyeksi lifting migas serta cost recovery tahun 2026–2027, Rabu (3/6/2026).
Ratna juga menyoroti masih rendahnya capaian lifting migas. Menurut dia, tidak tercapainya target lifting merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator migas, dan DPR sebagai lembaga pengawas.
“Kita tidak berhak menjalankan bisnis seperti biasa ketika kondisi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan menghasilkan solusi nyata,” ujar politisi PKB itu.
Ratna mengaku prihatin karena berbagai rekomendasi dan kesimpulan rapat kerap berakhir hanya sebagai dokumen administratif tanpa kejelasan implementasi di lapangan. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar dijalankan.
Dalam kesempatan itu, Ratna menyoroti data pada paparan SKK Migas yang menunjukkan rendahnya capaian sejumlah program strategis hingga pertengahan tahun 2026.
Berdasarkan data tersebut, realisasi pengeboran sumur eksplorasi baru baru mencapai 5 sumur dari target 39 sumur atau sekitar 13 persen. Sementara itu, pengeboran sumur eksploitasi baru tercatat 215 sumur dari target 832 sumur atau sekitar 25 persen. Adapun kerja ulang sumur baru terealisasi 378 sumur dari target 942 sumur atau sekitar 40 persen.
Ratna menilai capaian tersebut mengkhawatirkan mengingat program Triple 100 yang digagas SKK Migas disebut sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari (BOPD).
Ia juga menyoroti capaian program Field Trial and Growth (FTG) Subsurface yang baru menghasilkan tambahan produksi sebesar 199 BOPD dari target 5.000 BOPD atau hanya sekitar 4 persen.
“Saya khawatir apakah target strategis Triple 100 ini masih realistis untuk dicapai pada tahun 2026. Jika masih optimistis, kami ingin mengetahui secara konkret hambatan yang menyebabkan eksekusinya berjalan lambat sehingga DPR juga dapat membantu mencari solusi,” tegas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX (Tuban-Bojonegoro) itu.
Ratna meminta SKK Migas menjelaskan bentuk akuntabilitas yang akan diterapkan kepada KKKS apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program yang berdampak pada pencapaian target produksi nasional.
Pada bagian lain, Ratna juga menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) sektor migas yang masih menghadapi hambatan perizinan dan regulasi. Beberapa proyek yang disebut antara lain Abadi Masela, North Hub Development, Indonesia Deep Water Development, serta proyek Tangkulo Mubadala.
Menurut Ratna, berbagai proyek tersebut masih terkendala proses persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), alokasi harga gas, hingga persoalan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Ia meminta SKK Migas mengambil peran lebih aktif sebagai mediator antara KKKS dan kementerian maupun lembaga terkait agar proyek-proyek strategis tersebut tidak terus tertunda.
“SKK Migas merupakan bagian dari pemerintah yang harus mampu menjembatani kebutuhan KKKS. Jangan sampai proyek strategis nasional terhambat karena persoalan birokrasi yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.
Ratna mendorong kepada SKK Migas dan seluruh KKKS untuk terus meningkatkan kinerja sektor migas nasional.
“Bapak dan Ibu sekalian adalah garda terdepan penopang APBN. Kalau sektor migas tidak bergerak optimal, impor BBM kita akan semakin tinggi. Karena itu, mari kita sama-sama mencari solusi terbaik demi ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyampaikan, realisasi produksi minyak, kondensat, dan NGL nasional hingga 31 Mei 2026 mencapai 576,2 ribu barel per hari (bph/ bopd). Angka tersebut terdiri dari produksi minyak sebesar 491,3 ribu bph, kondensat 55,8 ribu bph, dan NGL sebesar 29,1 ribu bph.
Djoko memproyeksikan lifting minyak hingga akhir tahun 2026 bisa mencapai kisaran 600 ribu hingga 610 ribu bph.
“Saat ini realisasinya 576 ribu bopd. Outlook sampai akhir tahun 2026 sekitar 600-610 ribu bopd. Untuk 2027 sekitar 602-615 ribu bopd,” jelasnya.(red)
