SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pemerintah menargetkan lifting minyak nasional mencapai 610 ribu barel per hari (bph) pada 2026 terus dikejar agar tercapai. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, target tersebut akan dicapai melalui optimalisasi lapangan migas eksisting yang selama ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Salah satunya adalah Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
“Untuk mencapai lifting 610 ribu bph pada 2026, kita fokus pada optimalisasi lapangan-lapangan besar yang sudah berproduksi, serta penerapan teknologi agar penurunan alamiah dapat ditekan,” kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi yang diterima SuaraBanyuurip.com, Senin (26/1/2026).
Lapangan Banyu Urip yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dikenal sebagai kontributor terbesar terhadap lifting minyak nasional. Produksi lapangan ini menjadi salah satu penopang utama pasokan minyak dalam negeri di tengah tren penurunan produksi di sejumlah lapangan tua.
Menurut Bahlil, tantangan utama sektor hulu migas ke depan adalah penurunan alamiah produksi (natural decline). Karena itu, pemerintah mendorong operator untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari enhanced oil recovery (EOR), pengeboran lanjutan, hingga optimalisasi fasilitas produksi.
“Langkah ini diperlukan agar lapangan-lapangan besar seperti Banyu Urip tetap stabil dan produktif,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Dengan mengandalkan optimalisasi lapangan utama seperti Banyu Urip serta sinergi antara pemerintah dan operator, Kementerian ESDM optimistis target lifting minyak nasional 610 ribu bph pada 2026 dapat tercapai meskipun tantangan produksi semakin kompleks.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa kontribusi lapangan-lapangan utama, termasuk Banyu Urip, sangat menentukan keberhasilan pencapaian target lifting nasional.
“Lapangan besar seperti Banyu Urip memiliki peran strategis karena kontribusinya signifikan terhadap lifting nasional,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.
Bagi Kabupaten Bojonegoro, keberlanjutan produksi Lapangan Banyu Urip tidak hanya berdampak pada ketahanan energi nasional, tetapi juga pada pendapatan daerah serta penggerak ekonomi lokal. Dana bagi hasil (DBH) migas dan aktivitas industri hulu migas menjadi salah satu penopang utama pembangunan daerah.
Sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar nasional, Bojonegoro memperoleh kontribusi signifikan dari skema transfer dana pusat ke daerah. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menyebut, DBH Migas menjadi komponen terbesar dalam kelompok Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang diterima Kabupaten Bojonegoro.
“DBH Migas menjadi komponen terbesar dalam Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang diterima Bojonegoro,” kata Teguh kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (22/12/2025) lalu.
Pada 2025, total Dana Bagi Hasil Kabupaten Bojonegoro tercatat sebesar Rp3,14 triliun, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp3,05 triliun atau 97,28 persen. Porsi terbesar DBH tersebut berasal dari sektor migas.
“Penyaluran DBH Migas yang telah mencapai 100 persen diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya untuk mendukung belanja pembangunan, pelayanan publik, serta program prioritas di Kabupaten Bojonegoro,” ujar Teguh.(fin)
