Dinas PKPCK Bojonegoro Bangun RTLH dan MCK dari Dana CSR PT ADS

24961

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro, Jawa Temur telah melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni dan mandi cuci kakus (MCK) bagi warga tidak mampu. Anggaran pembangunan fisik yang dikerjakan tersebut bersumber dari APBD dan dana CSR PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), BUMD Bojonegoro.

“Iya benar mas, dari Dinas CK dan CSR PT ADS,” ujar kepala Dinas PKPCK Bojonegoro, Adie Witjaksono kepada suarabanyuurip.com, Senin (18/4/2022).

Hanya saja, Adie, pangguilan akrabnya, tidak menjelaskan berapa jumlah RTLH dan MCK berusmber dari CSR PT ADS yang dikerjakan DPKPCK . Begitu juga jumlah anggaran CSR untuk program tersebut.

“Maaf saya masih berobat ke gresik,” pungkasnya.

Program CSR yang digelontorkan PT ADS merupakan keuntungan dari penyertaaan modal (Participating Interest/PI) Blok Cepu. Dalam kerja sama tersebut, ADS menggandeng PT Surya Energi Raya (SER), sebagai pemodal.

Kepala Desa Gayam, Winto mengaku belum pernah mendapatkan program CSR dari PT ADS baik bentuk fisik maupun non fisik.

“Belum pernah ada,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Disinggung tentang program fisik seperti RTLH dan MCK, Winto menyatakan pernah dilaksanakan di Desa Gayam. Namun dari informasi yang disampaikan oleh kontraktor pelaksana, kegiatan bantuan tersebut berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro.

“Tahu saya itu bukan dari ADS. Karena bilangnya dari Dinas PU Cipta Karya,” ucap kepala desa dua periode itu.

Presiden Direktur Utama PT ADS, Lalu M Syahril Majidi mengaku telah merealisasikan 9 program CSR dari keuntungan PI Blok Cepu selama 2021 lalu sebesar Rp 15,6 miliar. Diantaranya untuk rumah tidak layak huni (RTLH) di kecamatan kota, RTLH 5 desa, MCK di 3 desa, bantuan sembako, pengadaan perangkat Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR), kerohiman, pengrajin tahu, dan UMKM batik.

Pelaksanaannya, lanjut dia, untuk program fisik dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sedangkan non fisik dilaksanakan bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Kalau perencanaan CSR dilakukan Bappeda Bojonegoro,” katanya.(suko)



»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *