SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Komisi VIII DPR RI membeberkan alasan pemerintah Indonesia tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Selain khawatir mengganggu persiapan calon jemaah haji yang sudah siap berangkat, penambahan kuota haji juga akan berimbas pada pembiayaan yang harus kembali dibicarakan antara DPR dan pemerintah.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto penambahan kuota 10 ribu jemaah juga
akan mengganggu posisi keuangan Pemerintah Indonesia yang sudah disetor ke Arab Saudi. Apalagi, kata dia, bila tambahan kuota diterima, uang yang disetor ke Arab Saudi menjadi tidak cukup, sehingga ada tambahan biaya yang harus disetorkan kembali.
“Mesti dibahas dulu sumber uangnya (subsidi jemaah haji) dari mana, siapa yang mau diberangkatkan. Kapan lagi, waktu udah mepet,†kata dia dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip dari Parlementaria.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Kementerian Agama agar penambahan kuota 10 ribu dikeluarkan dari sistem e-Hajj. Tujuannya, kata dia, agar tak mengganggu jemaah haji sebelumnya yang sudah siap berangkat.
“Artinya sekarang kuota itu sudah dikeluarkan, tambahan itu belum ada wujudnya,†ujar Yandri.
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menyampaikan Kementerian Agama masih menunggu kepastian informasi dari pihak Arab Saudi terkait penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu.
“Kemenag masih menunggu kepastian informasi terakhir secara resmi terkait adanya tambahan kuota haji dari pihak Arab Saudi,†terang Hilman Latief dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Dijelaskan kemenag saat ini terus fokus memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi.
“Jadi, kita sekarang fokus pada pemberangkatan kuota haji yang ada sampai tuntas,†tegasnya.
Proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi akan berlangsung hingga 3 Juli 2022. Setelah itu, jemaah akan memasuki fase puncak haji, yaitu Wukuf di Arafah.(suko)
