Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Komisi VIII DPR RI sedang berupaya menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 di bawah Rp 50 juta. Sebelumnya. Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih sebesar Rp69.193.733,60, atau naik Rp514.888,02 dibanding biaya rerata haji 2022 sebesar Rp39.886.009.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan penurunan Bipih dilakukan dengan cara menyisir dan mengefisiensikan beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri hingga ke level minimal.
“Kita efisienkan tapi tanpa mengurangi peningkatan pelayanan kepada jamaah,” tegas Ace usai rapat efisiensi biaya haji bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, Dirut PT. Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, serta Dirut PT Saudia Airlines di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Menurutnya, efisiensi pembiayaan yang sedang dilakukan mencakup pada biaya penerbangan hingga biaya konsumsi dan pemondokan selama di Arab Saudi.
Ace menjelaskan, komponen terbesar yang diefisiensikan adalah pertama penerbangan dari yang diusulkan Rp33,9 juta bisa tekan sampai ke tingkat Rp32,9 juta, sehingga ada penurunan kurang lebih sekitar Rp1 juta. Kedua, biaya konsumsi, biaya pemondokan selama di Arab Saudi dan juga biaya pengurusan beberapa hal yang terkait dengan dokumen-dokumen yang tumpang tindih dengan dana yang berasal dari BPKH atau nilai manfaat dan dana yang berasal dari APBN.
“Ini semua sedang kita telisik lebih dalam,” tegasnya.
Pihaknya meminta juga pengurangan biaya masyair atau biaya selama penyelenggaraan puncak ibadah haji yakni di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
”Itu pun juga mengalami penurunan dan kita harapkan ini juga bisa mendorong menurunkan biaya keseluruhan dari haji itu. Kan yang diusulkan pada awalnya adalah Rp23 juta per jemaah untuk biaya masyair, sekarang kita minta supaya diturunkan menjadi Rp18 juta,” sambungnya.
Selain memastikan penurunan biaya pada level paling efisien, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pihaknya sedang merancang kebijakan agar jamaah haji tidak merasa terbebani dengan adanya kenaikan yang begitu sangat tinggi.
”Tentu kami juga masih berjuang agar jemaah haji yang sudah melakukan pembayaran lunas tunda yang seharusnya mereka berangkat tahun 2020, dan mereka telah melunasi tapi karena ada pembatasan kuota dan pembatasan usia mereka tidak perlu lagi menambah biaya pelunasan haji. Ini yang terus kita lakukan sehingga mudah-mudahan hasilnya menggembirakan buat calon tamu-tamu Allah diangkat berangkat tahun ini,” pungkasnya dikutip dari Parlementaria.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya memaparkan biaya haji 2023 sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).
Dijelaskan, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00, Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00, Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00, Living Cost Rp4.080.000,00; Visa Rp1.224.000,00; dan Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60
“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tegasnya.(suko)
