Pemerintah Mengamanatkan BPH Migas Jamin Ketersediaan BBM Hingga Pelosok Negeri

SPBU BOJONEGORO : Pemerintah mengamanatkan kepada BPH Migas menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga pelosok Negeri.

Suarabanyuurip.com – Sami’an Sasongko

Bojonegoro – Untuk memantau kondisi ketahanan energi khususnya di sektor hilir minyak dan gas bumi (Migas), Pemerintah mengamanatkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menjamin penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh pelosok Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

“BPH Migas sebagai instansi yang melakukan pengaturan, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi dituntut dapat menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak hingga pelosok negeri tanpa terkecuali,” jelas Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, dalam sambutannya diacara Sekolah Kader Pejuang Energi (SKPE) DPP GMNI 2023 dengan tema “Peranan Kader Bangsa Mencapai Visi Kedaulatan Energi Indonesia” di Bojonegoro, Sabtu (18/3/2023).

Yapit menerangkan, dalam penyediaan dan pendistribusian BBM perlu dipastikan keberlanjutan dan pengembangan BBM satu Harga yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM terutama di daerah 3T (Terdepan, terluar dan tertinggal).

Baca Juga :   Tanah Pengganti Semua Peserta Lelang Akan Dicek

“Program BBM Satu Harga sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan Pemerataan Energi di Indonesia, khususnya masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar,” ungkapnya dalam siaran resminya.

BPH Migas menargetkan di tahun 2023 terbangun sebanyak 89 penyalur agar dapat terlaksana sehingga tercapai total kumulatif 434 penyalur BBM Satu Harga.

“BPH Migas perlu memastikan distribusi dan ketersediaan BBM untuk SPBU BBM Satu Harga berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino menerangkan, bahwa tujuan dari agenda SKPE dan dilaksanakan di Bojonegoro untuk menciptakan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang progresif di sektor energi dan isu energi menjadi isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan kaum Marhaen.

“Bojonegoro adalah salah satu daerah penyumbang migas terbesar di Indonesia. Sehingga kami bisa mendapatkan spirit kedaulatan energi di Indonesia dan isu energi menjadi isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan Kaum Marhaen,” pungkasnya. (sam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *