Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Komisi VII DPR RI meminta agar pembangunan smelter PT Amman Mineral Industri di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dipercepat. Saat ini progres smelter PT Amman Mineral Industri sendiri telah mencapai 51,631 persen, dan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.
Pembangunan smelter Batu Hijau itu menelan biaya investasi 982 juta dolar AS atau setara Rp 14,7 triliun. Proyek smelter ini diproyeksikan memiliki kapasitas produksi 222.000 ton katoda tembaga. Selain itu, smelter nantinya menghasilkan 17,8 ton emas, 54,7 ton perak dan 830.000 asam sulfat. Kontrak pembangunan proyek ini dimulai 2022 hingga 2024.
Wakil Ketua Eddy Soeparno berharap agar progress pembangunan Smelter PT Amman Mineral dapat dipercepat agar proses rantai produksi industri hilir tembaga ini juga bisa segera terealisasikan.
“Nah ini yang kita sekarang lihat bahwa sedang dilakukan pengembangan, sedang dilakukan konstruksi dan saat ini konstruksinya sudah berjalan cukup jauh terutama dari konstruksi dasarnya. Dalam 2 bulan mendatang nanti akan diharapkan critical equipment akan masuk. Dan ini menurut saya merupakan sebuah tonggak yang penting sebagai bentuk dari komitmen PT Amman Mineral untuk melakukan hilirisasi secara konsekuen sesuai dengan amanat undang-undang,” ujar Eddy saat mengunjungi site smelter PT Amman Mineral Industri beberpa waktu lalu.
Eddy menegaskan, pembangunan smelter ini merupakan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan batu bara (Minerba) yang menekankan pembangunan smelter untuk rampung paling lambat pada 2023 atau tiga tahun setelah diundangkan. Namun karena adanya Pandemi Covid-19 selama kurun waktu dua tahun, sejumlah proyek smelter mengalami keterlambatan, sehingga perlu segera dipercepat agar bisa beroperasi sesuai dengan waktu yang dicanangkan.
“Kami juga berharap bahwa posisi yang sekarang ini sudah dicapai bisa dipercepat, dalam artian bahwa bisa terjadi akselerasi dari tingkat konstruksi smelter tersebut. Agar smelter bisa beroperasi sebelum jadwal yang memang sudah dicanangkan dan disepakati bersama-sama dengan pemerintah. Kami dalam hal ini mendukung agar terjadi akan terlaksana percepatan dari pembangunan smelter itu agar smelter ini betul-betul bisa beroperasi dan proses hilirisasi itu bisa berjalan,” harap Eddy.
Pembangunan semelter ini juga sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yang akan melakukan pelarangan kegiatan ekspor konsentrat tembaga mulai pada bulan Juni 2023. Pelarangan ekspor bahan mentah ini dilakukan agar dapat meningkatkan nilai tambah terhadap industri di dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja yang masif di tengah transisi energi.
“Yang perlu kita laksanakan adalah rantai produksi tembaga itu tidak hanya berhenti dari smelter saja di Indonesia. Tapi ada produk produk turunan yang bisa kita kemudian laksanakan industrinya di Indonesia,” tegas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu.
Oleh karena itu, komisi dewan yang membidangi masalah energi ini berharap ada kerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat rantai industri hilir dari turunan tembaga untuk kebutuhan dalam negeri maupun sebagai produk ekspor.
“Kami mengapresiasi PT Amman yang sudah memaksimalkan SDM lokal. Sebab 70 persen pekerja adalah tenaga kerja lokal di sini. Untuk 10 persen tenaga teknis dari asing dan sisanya itu adalah tenaga kerja dari Indonesia,” pungkasnya.
Senada disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar. Ia mendorong PT Amman Mineral Industri (AMIN) untuk mempercepat progress pembangunan smelter. Progres AMIN saat ini telah mencapai 51,63 persen, pasca dikeluarkannya hasil verifikasi kemajuan enam bulanan periode Agustus 2022 hingga Januari 2023 dari verifikator independen. Commissioning smelter ditargetkan pada Juli 2024, sementara operasional smelter dengan kapasitas 60 persen ditargetkan pada Desember 2024.
Nasril berharap bila memungkin smelter tersebut untuk dipercepat dengan meminta kemampuan daripada Engineering, Procurement dan Construction (EPC) sehingga pada akhir tahun 2023 ini dapat mulai beroperasi.
“Nah harapan kita sesuai apa yang dipegang oleh Pak Rachmat Makkasau selaku Presiden Direktur AMIN, bahwa di 2023 akhir ini bisa mencapai 90 persen dan sebagainya untuk dapat dilakukan commissioning operasinya nanti di bulan Juli 2024. Tentunya kita berharap mencarikan solusi agar ini lebih dipercepat lagi. Dipercepat kalau bisa memungkinkan di 2023 akhir kalau bisa sudah beroperasi. Nah kemampuan inilah yang keinginan kami ini, kami minta kemampuan daripada EPC-nya. Apakah mereka mampu? itu harapan kami,” tuturnya.
Selain pandemi Covid-19, Nasir mengungkapkan hambatan lain yang dihadapi dalam pembangunan Smelter Amman adalah akibat terjadinya konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina yang mengganggu jalur supply chain.
“Karena kelipatan raw material yang diekspor dan ketika kita melakukan proses smelting di Indonesia ini kan ada perkalian yang sangat luar biasa. Ada yang dikalikan 20, ada yang dikali 18 ada yang dikali 9. Artinya nilai tambah yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Nah tentunya pemerintah meminta itu dengan sangat, supaya progresnya bisa dapat lebih dipercepat. Kita selaku anggota DPR melakukan pengawasan memberikan dorongan percepatan,” pungkasnya.
Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menyarankan agar PT Amman menyusun blueprint program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kesejahteraan rakyat terutama masyarakat Sumbawa. Pertama, mengalokasikan 30 persen dana anggaran CSR diperuntukan bagi anak-anak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan sekolah pada jenjang strata-1 (S-1) hingga strata-3 (S-3).
Kedua, melibatkan pengusaha-pengusaha lokal dengan mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanja tahunan PT Amman untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa diberikan kepada pengusaha lokal.
“Masa alamnya (diambil dari) alam di sini, emasnya dari sini, pengusahanya yang datang dari Jakarta, dari tempat lain. Rakyat ini dapat apa?” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Menanggapi usulan Adian, Presiden Direktur PT Amman Rachmat Makkasau menyatakan persetujuannya mengenai pengalokasian dana CSR untuk program pendidikan sebanyak sekitar 30 persen per tahun tersebut. Namun hal ini berarti PT Amman harus melakukan perubahan Blueprint CSR ulang untuk melakukan penyesuasian alokasi dana CSR tersebut.
“Blueprint kami sebenarnya sudah ada, tapi memang itu tidak mengacu pada provinsi tetapi itu tidak masalah, kami bisa menyesuaikan. Dan dalam Blueprint itu yang Bapak (Adian Napitupulu) sampaikan nanti bisa saja kami ikutkan juga termasuk dengan inisiatif-inistiatif lainnya seperti peningkatan-peningkatan sumber daya lokal seperti yang tadi bapak (Adian Napitupulu) bilang,” tuturnya.(suko)
