Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Pemerintah berencana mengimpor beras 2 juta ton hingga akhir tahun 2023, dan sebanyak 500 ribu ton di antaranya ditargetkan akan tiba sebelum lebaran Idul Fitri. Komisi VI DPR RI meminta kepada Bulog untuk lebih dulu mengutamakan penyerapan gabah petani.
Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai, impor beras sejumlah 2 juta ton bukanlah angka yang main-main. Sehingga seharusnya Bulog dapat mengupayakan terlebih dahulu penyerapan dari pertani.
“Petani harus jadi nomor satu, Pak. Jadi serapan dalam negeri harus menjadi nomor satu karena itulah momen di mana para petani kita itu merasakan sedikit hasil dari keringat dan bahkan air matanya selama ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Luluk kemudian mempertanyakan penyerapan beras dari petani selama ini. Sebab menurut data Bulog, hingga awal April 2023, cadangan beras Bulog tinggal sebesar 283.883 ton.
“Mengapa cadangan beras Bulog dibiarkan sampai dalam kondisi yang serendah ini. Apa di tahun-tahun sebelumnya, Bulog memang tidak melakukan serapan besar-besaran pada saat panen raya misalnya di tahun 2022, 2021, 2020 atau bahkan 2019 sehingga ini (kurangnya cadangan beras) sudah diantisipasi,” jelasnya.
Untuk itu, Politisi PKB itu meminta Bulog untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana sisa impor beras. Bulog juga harus mengecek kembali ketersediaan beras petani khususnya daerah-daerah yang menjadi sentra penghasil padi. Sebab, musim tanam antara satu daerah dengan daerah lain tidak sama, sehingga masa panennya juga berbeda.
“Pemerintah harus satu suara terkait dengan data produksi. Jangan sampai akibat kebijakan impor ini membuat petani lagi-lagi merasa pilu hatinya,” imbuhnya.
Senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI lainnya Nevi Zuairina. Politisi PKS ini menilai, rencana impor 2 juta ton beras oleh pemerintah di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia berpotensi membuat serapan panen petani tidak maksimal.
“Karena begitu kita impor, apakah Bulog tetap bisa menjamin serapan beras di masyarakat dengan harga yang bagus, begitu juga dengan serapan bahan pokok lain di masyarakat,” kata dia mempertanyakan.
Sebelumnya, Perum Bulog mendapat penugasan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Arahan ini diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun ini. Tambahan pasokan beras tersebut diketahui sebagai cadangan dan strategi untuk persiapan menghadapi el nino yang berpotensi mengakibatkan kekeringan panjang.(suko)
