Buruh Rokok dan Petani Tembakau Bojonegoro Ancam Gelar Demo Besar-besaran

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro saat hearing bahas Raperda KTR dengan DPRD.

Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Buruh rokok di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur bakal melakukan unjuk rasa besar-besaran jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tetap disahkan menjadi Perda. Regulasi tersebut akan sangat berdampak bagi pekerja rokok, pengusaha, dan petani tembakau.

Penolakan Raperda KTR sebelumnya disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro. Mereka menilai raperda tersebut dapat merugikan kalangan masyarakat yang bekerja di sektor tembakau.

Ketua Cabang FSP RTMM-SPSI Bojonegoro Anis Yulianti mengatakan, dana bagi hasil cukai rokok yang diterima Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 ini mendapatkan Rp 84 miliar. Karena itu, jika Raperda KTR tetap disahkan akan merugikan banyak pihak termasuk jumlah dana cukai akan berkurang.

“Banyak yang akan dirugikan dengan adanya Raperda KTR,” katanya, Selasa (27/6/2023).

Alasan penolakan lainnya, lanjut Anis, Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur. Dia menyebut ada 21 kecamatan di Bumi Angling Dharma yang setiap tahunnya ditanami tembakau.

Baca Juga :   Disperpar Minta Hentikan Diet Kantong Plastik Berbayar

“Dan sampai saat ini kami tetap menolak adanya Raperda KTR,” katanya kepada suarabanyuurip.com.

Oleh karena itu, Anis menegaskan, jika Raperda KTR tetap disahkan menjadi Perda sangat berdampak bagi pekerja rokok, pengusaha, dan petani tembakau di Bojonegoro. Buruh pabrik rokok, pengusaha hingga petani tembakau akan turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran.

“Kami akan melakukan aksi bersama-sama jika tetap disahkan,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi sebelumnya mengatakan, Raperda KTR untuk mengatur atau membatasi kawasan rokok terutama di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga di dalam transportasi.

“Ini juga untuk meningkatkan kualitas udara di Bojonegoro serta kesehatan masyarakat,” kata Sally saat hearing Raperda KTR di DPRD Bojonegoro.

Dia mengaku, sebetulnya ada dilema adanya raperda ini karena Bojonegoro sendiri menjadi sentra tembakau. Termasuk kekhawatiran para pekerja pabrik rokok, terkait berkurangnya produksi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

“Sebab, pabrik rokok menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga melalui hearing ini menampung masukan dari berbagai pihak termasuk pekerja pabrik rokok,” katanya.(jk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *