SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Dalam upaya mengatasi dampak bencana kekeringan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kini menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur bakal melakukan ekspansi. Yaitu dengan memperluas layanan jaringan air perpipaan.
Direktur Perumda Tirta Buana Bojonegoro, Mohammad Khairul Anwar mengatakan, sesuai RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Bojonegoro sebetulnya tercapai kisaran 85% pelayanan ke masyarakat.
Sisa 15% masyarakat yang belum terlayani disebabkan beberapa hal. Mulai dari sumber air baku sama sekali tidak ada sampai pada jangkauan yang terlalu jauh. Untuk menangani hal itu sedang dalam perencanaan kedepan.
“Dan ketika ada pelayanan yang ditambah, otomatis ada jaringan yang dibutuhkan, membangun instalasi,” kata Drektur Perumda Tirta Buana, Mohammaf Khairul Anwar, kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (16/10/2023).
Untuk itu, kata pria asli Jember ini, dalam memproses usulan dari masyarakat, Pemkab Bojonegoro sedang menyusun regulasinya terkait investasi kedepan. Sedangkan kondisi saat ini, ada 14 kecamatan dari 28 kecamatan yang terjangkau layanan air perpipaan Perumda Tirta Buana. Itupun belum semua desa dalam 14 kecamatan dimaksud terpenuhi.
“Karena akses jaringannya masih terbatas, kami baru bisa investasi internal, jadi pengembangan dari yang sudah ada kami tambahi jaringan perpipaan, kemampuan kami hanya bisa 2-3 dim,” ujar pegiat olahraga tenis meja ini.
Oleh sebab itu dalam Rencana Bisnis (Renbis) yang juga termasuk di dalam RISPAM Pemkab Bojonegoro, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp72 miliar untuk 5 tahun, guna pengembangan jaringan yang sudah ada. Dibagi dalam beberapa program kerja.
Dalam program tersebut ada peningkatan kapasitas produksi, perluasan jaringan, termasuk ada bantuan kepada masyarakat untuk pasang sambungan baru (SR). Namun anggaran Rp72 miliar itu belum direalisasikan tahun ini. Sebab belum terpasang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan maupun APBD induk 2024.
“Sehingga anggaran itu bergeser ke tahun 2025,” bebernya.
Disinggung perihal investasi berasal dari perbankan, pria yang juga menjabat Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Bojonegoro ini mengaku, pihaknya memang mendapat dorongan ke arah itu dari DPRD. Tetapi tak hanya itu, karena sumber dana ada yang dari bantuan pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau dari investor untuk mengembangkan cakupan pelayanan.
“Untuk pengembangan jaringan baru di kawasan yang baru, seperti Kecamatan Ngraho, Malo, ini butuh investasi lain, jadi kemarin kami juga usulkan ke kementerian untuk Ngasem dan Gayam, tetapi kami belum tahu pagunya ada atau tidak,” jelas mantan Kabag Teknik PDAM Pasuruan.
Khairul menambahkan, bahwa nantinya juga ada jaringan yang menyambung dengan instalasi Waduk Gongseng milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Yaitu 2 WTP (Water Treatment Plant), Jaringan Distribusi Utama (JDU), dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) yang menuju jaringan tersier ke masyarakat, termasuk SR pelanggan.
“Sedangkan PDAM dalam hal ini disupport data penerima manfaat. Direncanakan sesuai Feasibility Study (FS) BBWS itu ada 25.000 pelanggan, dikerjakan rencana oleh DPKP Cipta Karya mulai tahun 2024,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Sigit Kushariyanto mengungkapkan, bahwa negara hadir menyelesaikan masalah kekeringan dengan menyediakan pipa induk distribusi dari Waduk Gongseng ke wilayah sasaran.
Dari pipa distribusi induk yang dananya bersumber dari APBN melalui BBWS itu, disambungkan dengan jaringan pipa sekunder maupun tersier sampai nantinya ke sambungan pipa rumah tangga. Hal itu sedang dipersiapkan oleh Dinas PKP Cipta Karya dan Perumda Tirta Buana.
Sedangkan ketersedian air bakunya, selain dari Waduk Gongseng, berasal dari air bawah tanah, dan juga menambah beberapa instalasi untuk mengambil air baku dari aliran Sungai Bengawan Solo.
Untuk itu, PDAM atau Perumda Tirta Buana dikatakan butuh investasi atau modal yang besar. Dalam menghadapi tantangan berat itu, biayanya bisa dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, di mana dalam KUA PPAS APBD 2024 telah ditetapkan Rp10 miliar, tetapi untuk melaksanakan ini masih menunggu perubahan peraturan daerah (perda).
“Mengenai infrastruktur jaringan menyambung pipa induk yang berlokasi di Kecamatan Temayang dan Sugihwaras itu, anggarannya bersumber dari APBN sebesar Rp128 miliar, kedepannya dikerjakan oleh DPU PKP Cipta Karya,” tutur Sigit.(fin)