Mahasiswa PPG Prajabatan Lolos Daftar PPPK, Guru Honorer Bojonegoro Minta di TMS

Daftar PPPK.
Lely Setyorini (kiri) dan Eka Kurnia Wati, dua GTT yang berupaya mengadu ke DPRD Bojonegoro didampingi Koordinator APPA Nafidatul Hima (tengah).

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Sejumlah guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, merasa kecewa dengan lolosnya para pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru yang berasal dari mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan.

Musababnya, mahasiswa PPG prajabatan belum lulus Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PPDikti) dan belum memiliki sertifikat pendidikan (serdik) atau nomor registrasi guru (NRG). Keadaan ini dianggap mengancam peluang para GTT, sehingga mereka meminta agar status lolos seleksi para mahasiswa PPG prajabatan diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pengumuman seleksi administrasi pasca sanggah.

Berkenaan persoalan itu, dua GTT di Bojonegoro sampai nekat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (23/10/2023). Yakni Eka Kurnia Wati, GTT asal Desa/Kecamatan Kedewan, dan Lely Setyorini asal Desa Kunci, Kecamatan Dander. Ke dua GTT itu hendak menemui salah satu Pimpinan DPRD, Sukur Priyanto.

“Kehadiran kami ingin memberikan informasi ke DPRD, masalahnya banyak PPG yang belum lulus, tetapi bisa mendaftar PPPK, kami berharap DPRD bisa memberikan rekomendasi ke Pemkab Bojonegoro agar status mereka diubah dari lolos menjadi TMS,” kata Eka Kurnia Wati kepada SuaraBanyuurip.com, dalam wawancara cegat di gedung dewan.

GTT yang mengajar di tingkat sekolah dasar (SD) ini kemudian menceritakan yang dia alami dalam proses seleksi PPPK Guru 2023 di Pemkab Bojonegoro. Awalnya dalam seleksi PPPK Pemkab Bojonegoro tahun 2023 ini pendaftar dari GTT ada di Prioritas disingkat P, yakni di P1, P2, P3, dan P4.

Dalam seleksi P4 atau kategori umum boleh diisi oleh lulusan PPG dan guru yang terdata di data pokok pendidikan (Dapodik) yang mempunyai masa pengabdian di bawah 3 tahun atau dapodik guru swasta.

Baca Juga :   Sidang Pengeroyokan Tewaskan Pelajar Bojonegoro, Ibu Korban Menangis Ketika JPU Bacakan Hasil Visum Dokter

Permasalahannya kemudian, yaitu karena ada pendaftar PPPK dari PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 yang diduga belum lulus di PDDikti dan belum memiliki serdik atau NRG. Tetapi, mereka bisa mendaftar PPPK Guru karena adanya aplikasi mapping peminatan yang diberikan oleh Asosiasi Prajabatan.

Menurut Eka, pada program PPG Prajabatan 2022 mereka sebetulnya ditempatkan di luar pulau. Pada penempatan tersebut banyak mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2, tetapi melakukan penolakan ke pusat. Sehingga pihak pusat mengundang perwakilan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 ke Jakarta untuk sosialisasi Persiapan Pelaksanaan ASN PPK 2023.

Setelah kegiatan tersebut terbentuklah Asosiasi PPG Prajabatan. Poin penting hasil dari kegiatan persiapan pelaksanaan ASN PPPK 2023 itu yang pertama ialah gelombang 1 dan 2 bisa mengikuti ASN PPPK.

Ke dua, mereka mendapat update linieritas terbaru. Ke tiga, mereka dapat melakukan Remapping/Reposisi Data terbaru. Ke empat, mereka mendapatkan Aplikasi Mapping atau Survei Peminatan Formasi ASN PPPK 2023, dan yang terakhir mereka dapat mengetahui mekanisme pendaftaran akun dan formasi ASN PPPK 2023.

Dengan adanya pertemuan di Jakarta tersebut, mereka memberikan kebijakan untuk bisa mendaftar PPPK 2023 sesuai minat mereka di daerah yang mereka pilih. Hal itu membuat mahasiswa PPG Prajabatan memilih formasi yang ada di Pemkab Bojonegoro karena banyak formasi yang dibuka.

Maka dengan begitu, formasi guru kelas yang tersedia di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sebanyak 367 diperebutkan oleh P4 dapodik Bojonegoro dan mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1 dan gelombang 2.

Baca Juga :   74.424 Calon PPPK Kemenag Akan Ikuti Seleksi Kompetensi

“Yang membuat hati kami kecewa karena mahasiswa PPG Prajabatan sebetulnya belum lulus dan belum punya serdik atau NRG,” ungkap Eka.

“Bahkan, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 belum mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) dan pada status PDDikti masih ada keterangan ‘Sedang Menunggu Ujian’,” sahut Lely Setyorini menimpali pernyataan rekan seprofesi.

Namun, lanjut Lely, setelah pengumuman seleksi administrasi PPPK Guru Pemkab Bojonegoro tahun 2023 keluar, ternyata banyak mahasiswa PPG Prajabatan dinyatakan lolos.

“Padahal, setelah saya cek pada formasi Guru Kelas ada 452 mahasiswa PPG Prajabatan yang belum lulus pada PDDikti dan belum memiliki serdik atau NRG. Padahal seharusnya yang diperbolehkan daftar adalah Lulusan PPG,” tandas Lely.

Dia kemudian membandingkan dengan peristiwa serupa yang terjadi di Pemkab Probolinggo dan Mentawai yang dinilai bijaksana dengan membuat mahasiswa PPG Prajabatan yang mendaftar di pemkab mereka pada status seleksi administrasi adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Harapan kami melalui DPRD, Pemkab Bojonegoro dapat mengubah status Mahasiswa PPG Prajabatan yang awalnya ‘Lolos’ menjadi TMS dalam pengumuman seleksi administrasi pasca sanggah,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto berjanji menemui Eka Kurnia Wati dan Lely Setyorini besok Selasa (24/10/2023) siang. Lantaran hari ini Politikus Partai Demokrat itu mengaku sedang berada di luar kota.

“Kalau besok insyaallah saya bisa,” ujarnya melalui sambungan telepon.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 Komentar

  1. Berbicara soal lulusan PPG Prajabatan gel 1 tahun 2022 bukanlah kami yang tidak pernah merasakan menjadi honorer. Kmi mengambil langkah mengikuti seleksi ppg prajabatan juga karna tidak tercover dapodik baik dari segi kebijakan aturan pemerintah atau kebijakan juga dari kepsek. Dengan adanya program ppg ini kami yg honorer tidak tercover dapodik merasa ada angggiiin segar untuk kelanjutkan masa depan kami. Kami mampu mengembangkan potensi kami melalui program baik oleh pemerintah ini. Lantas kenapa honorer selalu di sibukkan dengan status kami. Yang memang dimana lulusan PPG adalah lulusan guru profesional yang di cetak sama2 untuk mencerdaskan anak bangsa. Klw dirasa kami ini saingan harusnya para honorer juga harus intropeksi diri banyaknya guru honorer yg tidak tercover serdik selalu teriak2 tidak adil dsb. Klw ingin adill ayo lah sama2 mempunyai kompetensi untuk tembus dalam lolosnya UKG agar tercover PPG Dalam jabatan. Agar sama2 memiliki sertifikat pendidik.
    Kami yang mengikuti ppg prajabatan sudah rela meninggalkan pekerjaan sebagai seorang guru honorer juga dan banyak diantara kami juga kepala keluarga beserta ibu yg mengikuti proses perkuliahan yang tidam singkat selama 1 tahun tanpa mendapat gaji itupun rela kami lakukan untuk membuktikan kesungguhan kami untuk dapat di perhitungkan secara layak sebagai lulusan Guru profesional.
    Bersainglah secara sehat wahai guru honorer. Tunjukkan kemampuan mu bahwa anda layak juga di perhitungkan. Jgn melulu soal adu mengadu. Tetapi bersainglah secara sehaatt dan buktikan anda layak juga di perhitungkan. Ingat kami status P4 tidak akan mengambil jatah status P1,P2,P3 karna kami hanyalah berebut sisa sisa kuotaaa anda. Ayoo sama sama bergandengan tangan karna tujuaan kami sama
    SAMA SAMA INGIN MENCERDASKAN ANAK BANGSA.

    Salam hormat dan santun dari PPG Prajabatan

    1. PERMENPAN No. 49 2018
      BAB XIII
      LARANGAN
      Pasal 96
      (1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau
      non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
      (21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi
      pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai
      non-PNS dan/atau non-PPPK.
      (3) PPK dan pejabat lain yang meng€rngkat pegawai non-
      PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN
      dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
      perundang-undangan.

      Kalau guru honorer negeri menganggap ppg prajabatan maladministrasi, saya pikir guru honorer yang usia kurang dari 3 tahun juga menurut saya maladministrasi ppk setempat.

      Kami lulusan ppg prajabatan tahun 2022 gelombang 1, sebagian besar bukan fressgraduate, sebagian bahkan dari kami sudah mengabdi bertahun tahun di sekolah baik swasta maupun negeri. Tapi sayang meski mengabdi bertahun tahun di sekolah negeri tapi kami tidak seberuntung seperti anda sehingga bisa terdaftar di dapodik. Karena kepala daerah dari instansi kami sangat mematuhi permenpan no. 41 2018. Jadi mohon dengan segala kelegowoan kami juga sama sama berjuang, bukan berarti kami lulus pog prajabatan kami enak enakan kami juga berjuang. Terimakasih.

    2. Setujuu, kami mahasiswa ppg prajabatan juga tidak mudah mengikuti seleksi untuk masuk program ppg, mulai dari seleksi administrasi, tes substantif dan sampai tahap tes wawancara. Setelah diterima di program ppg pun banyak yang kami korbankan seperti meninggalkan pekerjaan utama dikarenakan perkuliahan ppg yang begitu padat nya, juga banyak teman-teman kami yang sampai harus ngekos ke luar kota karena tidak mendapatkan penempatan kampus di domisili. Wahai bapak ibu guru hebat, kami pun untuk kelulusan juga banyak yang harus dilalui seperti ppl selama kurang lebih 3 bulan di sekolah mitra, ujian seminar, gelar karya proyek kepemimpinan, uji kinerja, ujian tulis pck(pedagogical conten knowledge) , membuat studi kasus, membuat laporan ptk, ujian wawancara ukmppg. Dan perkuliahan ppg prajabatan dilalui full selama 2 semester (1 tahun) sudah banyak hal yang kita korbankan dan kita lalui untuk menjadi guru Professional , tidak semata-mata hanya mengejar serdik saja. Jadi kebijakan dari GTK untuk mengikutsertakan gelombang 1 &2 dalam tes asn pppk 2023 menurut saya sudah cukup tepat dan bijaksana .
      Mari bersaing secara sehat Bapak Ibu
      Salam hormat dari mahasiswa PPG Prajabatan

    3. Setuju kak. Kami juga pernah merasakan jadi honorer. Kami berani melangkah mengikuti ppg prajabaran krn dirasa program ini merupakan angin segar kami bagi. Dan banyak juga mahasiswa ppg prajabatan yang sudah honor lama tapi belum masuk dapodik, makanya mereka mengikuti program ppg prajabatan ini. Belum tentu juga mereka yang ngadu ke dprd itu honorer lama. Padahal salah satu dari mereka yang mengadu ke dprd itu baru saja jadi honorer

    4. Kami guru honorer sama sekali tidak keberatan jika lulusan PPG ikut PPPK, karena kita memiliki hak yang sama. Di sini yang jadi permasalahan adalah syarat mahasiswa PPG mengikuti PPPK adalah sudah memiliki serdik, berarti sudah ujian dan dinyatakan lulus PPG. Tetapi ternyata, mahasiswa PPG gelombang 2 yang notabene ujian saja belum, kok bisa mendaftar PPPK. Yang tidak setuju dengan kebijakan ini bukan hanya kami para honorer namun juga mahasiswa PPG. Kalo mau bersaing secara sehat ayo banget, kami honorer juga berjuang di jalan kami sendiri. Tapi tolonglah bersaing secara fair dan terbuka.

  2. Kalau kami lulusan ppg prajabatan dianggap maladministrasi, kenapa guru honorer negeri yang masuk dapodik diatas tahun 2019 juga tidak dianggap maladministrasi, sudah jelas pada permenpan no 49 tahun 2018.
    BAB XIII
    LARANGAN
    Pasal 96
    (1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau
    non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
    (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi
    pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai
    non-PNS dan/atau non-PPPK.
    (3) PPK dan pejabat lain yang meng€rngkat pegawai non-
    PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN
    dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
    Artinya guru honorer yang masuk kategori P4 kebanyakan adalah maladministrasi dari ppk setempat.

    Sedangkan kami lulusan ppg prajabatan jangan disepelekan, banyak dari kami sudah pernah mengajar ada yang di sekolah swasta bahkan di sekolah negeri. Tapi kami tidak seberuntung atas maladministrasi yang guru honorer negeri (P4) mereka dapati. Kami bertahun tahun mengabdi di sekolah negeri namun tidak masuk dapodik karena ppk dari instansi kami ketat akan aturan permenpan no 49. 2018 tersebut.

    Jadi kalau lebih baik ayo kita bersaing secara gentle saja, kalau guru honorer menganggap kami maladministrasi, ya anda juga harus menyadari anda juga maladministrasi. Kalau kalian menganggap kami tidak ada pengorbanan untuk negara, kami ppg prajabatan PPL selama setahun tanpa dibayar. Bahkan sebagian besar dari kami sebelumnya audha mengabdi baik di swasta maupun negeri.

  3. Setuju.
    Banyak diantara teman saya yang sudah menikah dan punya anak terpaksa jauh dari keluarga. Bahkan ada diantaranya rela bolak balik setiap hari dari kabupaten ke kota (Universitas penyelenggara PPG) untuk menyelesaikan seluruh proses perkuliahan, PPL (di kabupaten yg jaraknya cukup jauh) , PTK, Proyek kepemimpinan, Seminar PPG (Desain inovasi), UKIN, PCK, wawancara UKMPPG, membuat studi kasus. Dan menyelesaikan seluruh rangkaian program ini bukanlah hal yang mudah bagi kami, namun tetap kami lakukan dengan maksimal agar bisa menjadi guru yang profesional.

    Bagaimanapun juga, mahasiswa PPG prajabatan sudah mengikuti serangkaian ujian dari mulai tes awal masuk hingga tes akhir UKMPPG sehingga menurut saya sebaiknya sebagai calon ASN di era saat ini, kita harus terus meningkatkan kualitas diri kita. Bukan sibuk membanding-bandingkan kesulitan yang kita hadapi. Toh pada hakikatnya nanti akan ada penguran kompetensi yang memang menyatakan kelayakan diri kita untuk menjadi ASN. Jangan sampai jawaban yg kita pada soal2 tersebut tidak mencerminkan diri kita pada kehidupan nyata dan hanya sebatas jawaban untuk kelulusan semata. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang terus menerus meningkatkan dan mengembangkan dirinya. Jadi saya rasa sebaiknya kita sama2 fokus untuk meningkatkan kualitas diri kita, menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai contoh yang benar-benar nyata kepada peserta didik kita. Karena indonesia memerlukan orang2 dengan mental tangguh yang tidak selalu mengeluh dengan keadaan, namun sebisa mungkin andil dalma memperbaiki keadaan menjadi lebih baik lagi.

    1. Mana mungkin tidak ada afirmasi. Jelas sudah lulus. Pengen afirmasi lulus juga donk UKG nya biar ngerasaain sakitnya perjuangan PPG.

  4. Ciri2 org yg selalu dengki,, salah e kamrin gak ikut ppg prajab,, kami disini ppg juga sudah prnah menjadi guru honorer dan kmi berusaha untuk maju dan ikut dlm ppg prajab,, makanya berusaha jangan diem2 bae ,, bersaing lah kawan

  5. Bersaing secara sehat saja. Profesi adalah kompetisi, bukan giliran….!!! Dulu tidak ada yg minta Anda menjadi GTT. Itu niat anda sendiri. Pemerintah punya kebijakan, ikuti. Jangan mendikte pemerintah…!!

  6. Solusi adilnya: Silahkan ikut program ppg gelombang 3. Tujuan ppg pun sangat bermanfaat, mencetak guru profesional. Setelah lulus akan dapat afirmasi. Clear!
    Lagi dibuka ini gelombang 3 silahkan mendaftar!

  7. Mana mungkin tidak ada afirmasi. Jelas sudah lulus. Pengen afirmasi lulus juga donk UKG nya biar ngerasaain sakitnya perjuangan PPG.