Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ahmad Supriyanto menyebutkan, kabar ambruknya gedung sekolah dasar (SD) merupakan tamparan bagi dunia pendidikan di kabupaten setempat.
“(adanya kabar gedung sekolah yang ambruk) Ini menampar dunia pendidikan di Bojonegoro,” kata Ahmad Supriyanto kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (03/01/2024).
Politikus Partai Golkar ini menyatakan demikian, sebab dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tinggi, mandatory spending untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen nilainya mencapai Rp1,4 triliun.
Mas Pri, sapaan karib Ahmad Supriyanto memiliki rekam jejak digital menyuarakan kritik keras di dalam komisi yang salah satunya membidangi pendidikan. Mulai dari mengkritisi karena tidak adanya data base yang obyektif terkait sarana prasarana (sarpras) pada satuan pendidikan yang ada di Bojonegoro.
“Setelah kita punya data base, ada masalah lagi, yakni butuh anggaran Rp900 miliar untuk membenahi persoalan sarpras,” ujar anggota dewan yang tak pernah malu mengakui sebagai putra pedagang sayur.
Kendala kemudian muncul membuntuti alokasi anggaran yang besar tadi, karena dinas pendidikan mengaku tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) khusus menangani persoalan sarpras.
Meski begitu, disebutkan bahwa telah muncul rekomendasi DPRD atas usulan dinas pendidikan (Disdik) untuk dibentuk satu bidang khusus menangani sarpras, namun hingga kini belum ada kabar perihal SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) atas bidang yang diusulkan.
“Taruh kata Disdik Bojonegoro diberi beban untuk menangani permasalahan sarpras yang sedemikian parah itu tidak mampu, sehingga minta satu bidang khusus sarpras,” bebernya.
Maka dari itu, persoalan sekolah rusak yang tidak pernah tuntas dikatakan Mas Pri sebagai ironi bagi dunia pendidikan di Bojonegoro, sebab berbanding terbalik dengan postur APBD yang sangat tinggi.
Dia berharap, SDN Ngadiluwih yang ambruk segera ditangani dan direhab. Kendati, tidak hanya SDN Ngadiluwih saja, tapi semua lembaga pendidikan yang ada di Bojonegoro harus menjadi perhatian semua pihak.
“Ini tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Nur Sujito menyatakan, baru mengirimkan tim untuk melakukan asesmen (penilaian) atas ambruknya SDN Ngadiluwih di Kecamatan Ngasem.
“Tim melakukan asesmen untuk kondisi langsung serta mengetahui faktor-faktor penyebab ambruknya ruang kelas 6 SDN Ngadiluwih,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan.
Jika hasil penilaian sudah muncul, tindak lanjut secara kongkrit baru akan diputuskan. Apakah sekedar diperbaiki atau direhabilitasi, dan kapan perbaikan atau rehabilitasi itu dilakukan.
Dijelaskan, perbaikan ruang kelas yang ambruk bisa saja dilakukan dalam waktu dekat dengan catatan jika bangunan tersebut roboh akibat bencana alam. Sebab bisa diambilkan dari dana darurat.
Namun jika sebaliknya maka tidak bisa cepat, karena harus menggunakan anggaran biasa yang bersumber dari Perubahan APBD 2024 di mana realisasinya pada akhir tahun.
“Tetapi akibat bencana atau tidak bukan saya yang memutuskan, yang jelas segera kita tangani, dan pasti kami anggarkan,” tegas mantan Kepala BKPP.(fin)
