SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Tokoh pemerhati dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Abdul Wahid, menyoroti adanya diskriminasi yang terjadi pada nasib guru yang mengajar di Taman Kanak-kanak (TK) swasta.
Pria yang akrab disapa Mbah Dul itu memusatkan perhatiannya atas peruntungan hidup para guru honorer menyusul terjadinya audiensi antara para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY) dengan anggota dewan pada Kamis (18/01/2024) kemarin.
“Saya sangat mendukung audiensi dari para GTT dan GTY memperjuangkan penghapusan diskriminasi atas nasib mereka, terutama para guru TK swasta,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Jum’at (19/01/2024).
Menurut pria yang piawai meramu kata sebagai Master of Ceremony (MC) itu, sebab jumlah TK negeri di Kabupaten Bojonegoro sangat sedikit, yakni hanya sekira 4 saja, maka sepatutnya tidak hanya guru negeri saja yang menjadi perhatian pemerintah.
Disebutkan ke empat TK negeri itu hanya ada di Kecamatan Kota, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Balen, dan TK Negeri Model Terpadu di Kecamatan Kapas. Selebihnya, semua TK di kabupaten penghasil migas ini adalah swasta.
“Andaikata tidak ada TK swasta di desa-desa, terus dari mana anak-anak di Bojonegoro mengenal pendidikan TK? Kalau memang itu didiskriminasikan yang guru swasta?,” ujarnya.
Lagipula, kebanyakan lembaga TK swasta berada di bawah nama naungan pemerintah desa. Dalam pendapat Mbah Dul, maka hakikatnya satuan pendidikan itu ikut serta dimiliki oleh pemerintah desa.
Selain itu, penggemar lagu bergenre keroncong ini menyatakan, sependapat dengan permintaan para GTT dan GTY agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuka formasi guru sebanyak-banyaknya agar nantinya para guru TK bisa dimasukkan sebagai guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
“Apalagi dalam rekrutmen PPPK kemarin juga sudah dibuka formasi guru TK, asal sudah masuk dapodik, la teman-teman itu kan sudah masuk dapodik wong telah puluhan tahun mengajar,” ungkapnya.
“Kasihan kan, kalau sertifikasi itu kan tiga bulan sekali baru cair, ya biar kawan-kawan pendidik bisa merasakan gajian tiap bulan yang layak sebagimana pegawai pada umumnya,” tandas Mbah Dul.
Diwartakan sebelumnya, tak kurang dari 200 guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (18/01/2024).
Pasalnya karena mereka merasa dianaktirikan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab meski sama sama berstatus “P” atau Passing Grade namun pelamar Passing Grade tahun 2021 tidak perlu tes ulang, dan langsung diangkat menjadi ASN. Sedangkan pelamar pada tahun 2023 diwajibkan tes ulang pada rekrutmen tahun 2024.
Ratusan tenaga pendidik yang datang ini sebagian besar merupakan gabungan dari guru PP, KB, TK, SD, hingga SMP yang berstatus non ASN dan non sertifikasi pendidik (serdik).
“Sehubungan dengan diadakannya rekruitmen PPPK Tahun 2024, kami dari Forum Peserta seleksi PPPK Passing Grade 2023 Kabupaten Bojonegoro ingin berkeluh kesah kepada pemangku kebijakan,” kata salah satu guru GTY di Kecamatan Kepohbaru, Suwati kepada Suarabanyuurip.com dalam wawancara cegat di gedung dewan.(fin)
