SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memanggil empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Musababnya keempat PPK tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran adanya perubahan perolehan suara dan ditengarai tidak profesional dalam menjalankan tugas saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.
Keempat PPK tersebut terdiri dari Kecamatan Padangan, Margomulyo, Balen, dan Kecamatan Bojonegoro Kota. Mereka dipanggil dalam rangka klarifikasi sebab ada temuan dugaan pelanggaran berupa penambahan dan pengurangan perolehan suara Pemilu 2024 saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Selain itu, keempat PPK dimaksud ditengarai tidak profesional dan tidak berintegritas dalam menjalankan tugas.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijaya mengatakan, klarifikasi yang dilakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) itu dijadwalkan terbagi dalam dua hari.
“Hari ini kami undang klarifikasi dua PPK, yakni Padangan dan Margomulyo, dua PPK lainnya besok (Rabu, (6/3/2024),” kata Handoko Sosro Hadi Wijoyo kepada Suarabanyuurip.com di Sentra Gakkumdu, Selasa (5/3/2024).
Dari hasil klarifikasi terhadap PPK Margomulyo dan Padangan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu bersama seluruh unsur Gakkumdu Kabupaten Bojonegoro untuk selanjutnya dalam tahap akhir akan dilakukan penetapan.
“Kami kaji dulu hasil klarifikasi dari PPK bersangkutan, nanti baru ditetapkan,” ujar Hans, sapaan akrabnya.
Proses klarifikasi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing Komisioner Bawaslu setempat, terdapat puluhan pertanyaan yang diajukan kepada PPK. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepada PPK yakni terkait adanya pergeseran suara dari partai atau caleg ke peserta Pemilu lain.
“Pertanyaanya terkait pergeseran suara dari Caleg satu ke Caleg lain,” imbuhnya.
Mantan aktivis ini menegaskan, PPK bersangkutan membenarkan adanya pergeseran suara yang dimaksud, namun mereka baru mengetahui pergeseran suara itu setelah ada protes baik dari saksi partai, saksi caleg, serta Panwascam.
“Setelah ada protes, mereka baru mengetahui kalau ada pergeseran (suara),” tegasnya.
Di tempat yang sama, kala disinggung tentang siapa oknum yang melakukan pergeseran suara, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Weni Andriani menyatakan, belum dapat memberikan keterangan tersebut.
“Sebab (penanganan) ini kan kami bagi berlima, jadi kami perlu diskusikan terlebih dahulu, nanti hasilnya seperti apa akan kami sampaikan,” kilahnya.
Sementara itu, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM PPK Margomulyo, Yulianto mengaku, tidak bisa menjawab pernyataan awak media ini tentang jumlah pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu. Tetapi menjawab bahwa tidak ada pergeseran suara.
“Tidak ada ya,” jawabnya singkat ketika ditanya ihwal dugaan pergeseran suara seraya bergegas masuk ke dalam mobil.
Begitu pula dua komisioner PPK Padangan, yakni Uma Tsania dan Wahyu Asari berusaha menghindari pertanyaan Suarabanyuurip.com perihal klarifikasi oleh Bawaslu Bojonegoro dengan menyarankan agar bertanya kepada ketua.
“Jangan saya Mas, tanya ketua saja, saya terburu-buru,” ucapnya seraya memberi isyarat ke arah mobil di seberang Kantor Bawaslu. Namun pada waktu hampir bersamaan, mobil yang ditunjuk pun berjalan. Kedua komisioner PPK itu juga bergegas mengendarai motor masing-masing.(fin)
