SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Aktifis perempuan Nafidatul Himah menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur harus lebih mendorong program yang mengarah pada indeks pembangunan gender (IPG) semakin naik.
“Sebab setiap tahun pada saat hari Kartini ya cuma ada acara peringatan saja, padahal selama lima tahun Bojonegoro dipimpin oleh perempuan,” kata Nafidatul Hima kepada Suarabanyuurip.com, Minggu (21/04/2024).
Menurut perempuan yang karib disapa Hima ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang sangat besar semestinya dapat mendorong IPG semakin naik.
“Kalau saya mengacu Satu Data di laman resmi Pemkab Bojonegoro, sejak tahun 2019 sampai 2021 IPG Bojonegoro selalu di bawah IPG Nasional dan Provinsi, hanya sekali di atas itu pada 2022, lalu terjun bebas di tahun 2023, miris jadinya,” ujar dia.
Angka IPG yang dimaksud Hima ialah, pada tahun 2022 IPG Bojonegoro melejit berada pada 93,25 dari tahun 2021 yang berada di angka 90,21. Sedangkan IPG tahun 2023 turun tajam pada angka 90,98.
Pemkab Bojonegoro selama ini dianggapnya kurang serius dalam mewujudkan program yang mendorong peningkatan IPG. Tentu bukan hanya data, tetapi terapan di lapangan juga terlaksana secara nyata.
Beberapa program disebutkan misalnya, berbasis pengarusutamaan gender demi terwujudnya kesetaraan gender pada masyarakat. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan.
“Sebab emansipasi wanita kan sudah program lama, tapi sepertinya perlu dorongan yang lebih kuat dan program yang jelas, karena patriarki di Bojonegoro masih cukup kuat,” tegas Hima.
Dikonfrontir secara terpisah, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyatakan, salah satu penyebab angka IPG belum baik adalah belum ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur IPG. Saat ini Perbub itu sedang diproses.
“Mudah-mudahan angka IPG lebih baik disamping upaya kebijakan lain,” tandas Adriyanto.(fin)
