SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) bagi tenaga guru hasil rekrutmen tahun 2023 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur masih banyak yang belum disetujui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kalangan DPRD Bojonegoro menyebut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro harus intens komunikasi dengan pemerintah pusat terkait NI PPPK.
Ketua Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera DPRD Bojonegoro, Lasuri menilai, proses proses penetapan NIK PPP di Bojonegoro terliban lambat karena rekrutmen dan pengumuman seleksi sudah lama selesai pada akhir 2023 lalu.
Menurut Lasuri lambatnya penetapan NIK PPPK ini menyusahkan para guru di sekolah swasta yang telah mengundurkan diri sebagai syarat menjadi PPPK. Sebab, mereka saat ini sudah tidak mengajar karena menunggu surat keputusan (SK) yang tak kunjung diberikan karena NI PPPK belum disetujui.
“Kasihan guru-guru di sekolah swasta yang sudah mengundurkan diri,” kata politikus PAN yang menjadi Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini.
Lasuri berharap pengajuan NI PPPK yang dilakukan oleh BKPP Bojonegoro segera disetujui agar para PPPK yang lolos segera bisa ditempatkan dan bekerja.
“Harusnya BKPP aktif komunikasi ke pemerintah pusat untuk segera diterbitkan NI PPPK para guru-guru dan tenaga lainnya yang yang lolos PPK,” sarannya.
Salah satu guru SDN di Bojonegoro yang lolos seleksi PPPK 2023, Fathur berharap, NI PPPK segera disetujui sehingga SK bisa diberikan.
“Kami menunggu SK dan kapan pelantikan, jangan hanya diberikan janji bulan depan terus,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana sebelumnya mengatakan, untuk NI PPPK Kabupaten Bojonegoro saat ini sudah masuk di BKN.
“Terakhir 6 April kemarin sudah terinput semua dan sat ini proses persetujuan teknis (pertek) di BKN,” katanya, Selasa (23/5/2024).
Sesuai informasi dari Instagram BKN Surabaya, Kabupaten Bojonegoro sendiri saat ini sudah mengusulkan 1.182 usulan NI PPPK dan telah diverifikasi dari total 1.189 usulan. Namun, meski usulan sudah masuk, NI PPPK guru masih 0,59 persen atau 7 NI PPPK yang disetujui.
Sedangkan untuk NI PPPK tenaga kesehatan (nakes) dari 588 usulan yang masuk sebanyak 495 proses verifikasi, 7 dalam perbaikan, dan 86 yang sudah disetujui. Sementara untuk tenaga teknis dari 158 usulan yang masuk, 120 proses verifikasi, 1 dalam perbaikan, dan 37 sudah disetujui.
“Seharusnya April ini BKN bisa menyelesaikan NI PPPK se Jatim. Karena jika tidak selesai pemberian SK PPPK juga akan molor, dan otomatis pelantikan juga diundur,” pungkas Aan.(jk)
