SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Sebanyak 10 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur belum mengajukan proposal pencairan alokasi dana desa (ADD) tahap dua. Padahal seharusnya pengajuan pencairan dilakukan pada bulan Agustus 2024 lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Machmuddin mengatakan, untuk ADD tahap satu sebanyak 419 desa pencairannya sudah tuntas semua.
“Saat ini tinggal proses pencairan ADD tahap dua untuk tahun 2024,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (20/9/2024).
Dia mengatakan, untuk ADD tahap dua sebanyak 400 desa sudah merealisasikan proses pencarian. Sementara sisanya masih proses koreksi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yakni sejumlah 9 desa, serta ada 10 desa belum mengajukan proposal pencairan. Padahal harusnya pengajuan dilakukan pada bulan Agustus lalu.
“Sebanyak 10 desa itu proposalnya belum masuk ke DPMD Bojonegoro, kemungkinan sudah masuk di kecamatan masing-masing namun ada yang belum lengkap terkait persyaratan,” ujarnya.
Rinciannya 10 desa itu meliputi Desa Mayangkawis, Bulu, Ngadiluhur, Kabunan di Kecamatan Balen; Desa Drokilo di Kecamatan Kedungadem; Desa Talok, Kecamatan Kalitidu; Desa Sambong dan Gondang di Kecamatan Gondang; Desa Brabowan, Sudu di Kecamatan Gayam.
“Itu desa-desa yang belum mengajukan proposal pencairan ADD tahap dua,” imbuhnya.
Sementara Kabid Perimbangan dan PAD lainnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Achmad Suryadi mengatakan, ADD yang diberikan kepada desa di Bojonegoro selalu meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya ADD tersebut, karena harga minyak mentah dunia naik.
“Sehingga uang yang digelontorkan ke desa melalui ADD dipastikan meningkat,” katanya.
Suryadi mengungkapkan, pada 2022 lalu, nilai ADD di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 298 miliar, kemudian naik menjadi Rp 403 miliar pada tahun 2023. Tahun ini ADD Bojonegoro kembali meningkat menjadi Rp 438 miliar.
“Itu total ADD dari 419 desa se Bojonegoro,” tandasnya.(jk)
