SuaraBanyuurip.com – Pembukaan akses ekonomi Wilayah Selatan Bojonegoro tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Tapi juga peningkatan SDM dan dukungan kebijakan pemerintah. Konsep ini yang dicanangkan paslon bupati dan wakil bupati nomor 02, Setyo Wahono dan Nurul Azizah dalam program unggulannya.
Berdasar data kemiskinan dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menunjukan bahwa kantong kemiskinan di Bojonegoro, didominasi wilayah selatan. Khususnya pinggir hutan dan perbatasan. Di antaranya adalah Tambakrejo, Kedungadem, Ngraho, Margomulyo, dan Sekar.
Tim Inti Pemenangan Wahono-Nurul, Joko Purwanto mengatakan, pembukaan akses wilayah harus dimulai dari pendekatan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari penyiapan SDM lokal, infrastruktur, dan hilirisasi. Pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi SDM, hanya membuka masalah baru. Jika jalan dibangun tanpa menyiapkan SDM masyarakat, yang akan terjadi seperti Kabupaten Tuban.
“Lima belas tahun lalu, semua jalan di Tuban dibangun mulus sampai gang-gang kecil. Tapi sekarang Tuban malah jatuh miskin” ungkap mantan Sekretaris PC Ansor Bojonegoro (2011-2016) tersebut.
Joko mengatakan, jalan yang mulus justru memudahkan orang lain mengambil sumberdaya alam mentah. Produk pertanian diambil dan diolah orang luar. Sementara masyarakat lokal SDM tidak siap. Hal itu semakin parah karena pemerintah tidak menyiapkan kebijakan hilirisasi yang mumpuni. Pada 2024, Tuban 10 besar kemiskinan di Jawa Timur.
Contoh kasus pada Kabupaten Tuban di atas, kata Joko Purwanto, sebisanya harus dihindari Bojonegoro. Artinya, pembukaan akses ekonomi tak hanya ditentukan kondisi fisik infrastruktur. Tapi juga kesiapan SDM dan dukungan penuh kebijakan dari pemerintah.
Joko mencontohkan, produksi jagung Bojonegoro sangat banyak. Tapi industri pakan dan peternakan justru ada di Blitar. Ini terjadi karena para petani Bojonegoro hanya menjual barang mentah. Selain itu, pemerintahan masa lalu juga tidak punya kebijakan yang terintegrasi untuk meretas jalan hilirisasi di tingkat lokal.
“Jangan sampai jalan mulus malah membuat orang dari kabupaten lain kaya, sementara warga Bojonegoro tetap miskin,” imbuh Joko.(red)
