SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro 2024 tembus Rp 8,2 triliun. Namun, realisasi serapan APBD hingga 14 Oktober baru mencapai 39,05 persen. Menanggapi hal tersebut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur (Jatim) menilai serapan APBD rendah bisa rugikan masyarakat.
“Secara otomatis masyarakat yang dirugikan karena banyak program terhambat dan tidak terealisasi,” kata Koordinator Fitra Jatim, Dakelan kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (18/10/2024).
Dia mengatakan, perencanaan anggaran Bojonegoro kurang efektif apalagi saat realisasi. Sebab, setiap tahun serapan APBD selalu rendah dan tidak mencapai 100 persen.
“Saat ini masih tersisa tiga bulan efektif untuk melakukan penyerapan APBD 2024,” ujarnya,
Karena itu, Fitra Jatim mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan penyerapan anggaran, agar program pelayanan masyarakat bisa berjalan. Kemudian, Bojonegoro juga harus memperbaiki perencanaan anggaran agar serapan bisa maksimal.
“Prediksi saya serapan 39,05 persen dengan sisa waktu di akhir tahun ini tidak akan mencapai 70 persen. Tentu dengan waktu yang mepet kemungkinan tidak akan tercapai,” ucapnya.
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah mengatakan, serapan anggaran masih di angka 39,05 persen atau sudah terealisasi Rp 3,2 triliun dari total target APBD sebesar Rp 8,2 triliun.
“Kemudian untuk pendapatan APBD Bojonegoro di angka 73,23 persen, terealisasi Rp 4 triliun dari total anggaran Rp 5,5 triliun,” katanya.(jk)
