Oleh : Sami’an Sasongko
Waktu demi waktu, hari demi hari, tak terasa sebentar lagi tahun akan berganti baru. Begitupun Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur juga akan memiliki pemimpin baru. Terselip asa untuk gebrakan pemimpin baru agar mampu membawa Bojonegoro lima tahun kedepan yang lebih maju di segala bidang.
IBARAT tinggal sekedip mata titik akhir tahun ini terjadi. Pesta tahun baru pun musti bakal terlihat dalam perayaan hari natal 2024 dan tahun baru 2025. Tentunya tak lepas dari catatan-catatan baik dan buruk dalam setiap perjalanan di kabupaten penghasil minyak dan gas bumi ini.
Pun dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga telah usai digelar. Dalam pesta demokrasi tingkat daerah ini, utamanya di Kabupaten Bojonegoro telah diketahui siapa pemenangnya untuk memimpin Bojonegoro (calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih) lima tahun kedepan.
Tentu tak sedikit warga masyarakat di bumi Angling Dharma sebutan lain Bojonegoro yang mengharapkan pemimpin Bojonegoro yang baru mampu memberi bukti nyata untuk membawa lima tahun kedepan Bojonegoro lebih baik dari tahun sebelumya.
Seperti halnya sebuah mimpi indah yang mungkin pernah dialami oleh semua orang di dalam hidupnya yang mengasakan agar kehidupan yang dijalani ke depannya lebih baik. Bahkan, tak jarang pula orang yang memercayai fatalisme, hidup ini tak perlu bermimpi jauh, karena nasib kehidupan seseorang telah ditentukan oleh sang pencipta sesuai dengan kodratnya masing-masing.
Begitu juga dengan keadaan dan kondisi Bojonegoro di lima tahun yang telah berlalu, kesejahteraan masyarakat terasa suram meski memiliki kekayaan alam melimpah. Salah satunya minyak dan gas bumi (Migas) yang mampu melejitkan pendapatan Bojonegoro hingga triliunan rupiah melalui dana bagi hasil migas.
Kendati masih terasa dalam cengkeraman masalah yang tak kunjung teratasi. Salah satu diantaranya angka pengangguran yang cukup signifikan karena minimnya lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi atau ekstrem, dan kekeringan yang setiap tahun di musim kemarau selalu menjadi momok bagi sebagian warga masyarakat di daerah yang kini memiliki besaran APBD Rp8,2 triliun.
Catatan penulis yang dirangkum dari berbagai sumber, dari sisi pembangunan memang berbagai program kala itu telah dilakukan, diantaranya pembangunan jalan cor atau rigid beton untuk poros umum kecamatan.
Dalam rentang waktu 2019-2023, Pemkab Bojonegoro melakukan peningkatan jalan rigid beton sepanjang kurang lebih 662 kilometer. Dengan harapan bisa mengubah wajah Bojonegoro lebih modern, mempermudah akses masyarakat, dan meningkatkan perekonomian. Namun program infrastruktur peningkatan jalan tersebut belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan ekonomi dalam arti penurunan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) belum terbukti. Sebab, penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Maret 2023 masih di angka 153,25 ribu jiwa. Jumlah ini hanya menurun sebesar 150 jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 153,40 ribu jiwa. Pada bulan Maret 2024, angka kemiskinan di Bojonegoro juga masih tinggi, yaitu 147,33 ribu jiwa.
Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker), pada tahun 2020 jumlah pencari kerja yang tercatat sebanyak 1.170 orang, tahun 2021 sebanyak 1.549 orang, pada tahun 2022 naik menjadi 2.063 orang, dan pada 2023 naik lagi menjadi 2.564 pencari kerja.
Data Disperinaker Bojonegoro secara terperinci juga menunjukkan, tahun 2020 pencari kerja tamatan SMP sebanyak 56 orang, MTs 29 orang. Untuk tingkat SLTA sederajat paling banyak ialah SMK 455 orang, SMA 163 orang, dan MA 100 orang. Pendidikan tinggi terbanyak pada lulusan Sarjana atau S1 sejumlah 297 orang, lalu D-III 46 orang, dan D-II 13 orang. Tidak ada pencari kerja lulusan S2 terdaftar pada tahun 2020.
Tahun 2021, pencari kerja kelompok tamatan SMP sebanyak 50 orang, dan MTs 26 orang. Lulusan SMK meningkat menjadi 607 orang, SMA menjadi 303 orang, dan tamatan MA turun menjadi 95 orang. Sedangkan lulusan sarjana atau S1 meningkat naik menjadi 321 orang, D-III juga naik menjadi 70 orang, dan D-II naik menjadi 23 orang. Pada periode ini terdata ada 7 orang lulusan S-2 terdaftar sebagai pencari kerja di Disperinaker Bojonegoro.
Selanjutnya pada tahun 2022, dibanding tahun lalu pencari kerja tamatan SMP naik tajam menjadi 217 orang, dan MTs sebanyak 67 orang. Lulusan SMK menjadi 851 orang, SMA 406 orang, dan MA naik menjadi 102 orang. Pada periode ini terdata ada pencari kerja tamatan SD jumlahnya 125 orang. Pencari kerja lulusan S1 sebanyak 212 orang, D-III sebanyak 42 orang, dan D-II 8 orang. Sedangkan lulusan S2 sebanyak 2 orang.
Pada tahun 2023, jumlah pencari kerja lulusan SMP sebanyak 160 orang, MTs sebanyak 81 orang. Untuk lulusan SMK sebanyak 1.165 orang, SMA sebanyak 391 orang, dan MA sebanyak 180 pencari kerja. Sementara untuk pencari kerja berpendidikan tinggi S1 sebanyak 397 orang, D-III sebanyak 49 orang, dan D-II sebanyak 9 orang, sedangkan S2 tetap sebanyak 2 orang.
Kemudian hingga bulan Agustus 2024, sebanyak 849 lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sarjana masih susah mencari pekerjaan. Jumlah tersebut dari total 1.157 pengangguran di Bojonegoro. Rincian pencari kerja (pencaker) tersebut meliputi 585 laki-laki dan 572 perempuan.
Apabila dirinci menurut pendidikan terakhir dimulai dari sekolah dasar (SD) sejumlah 28 pencaker, sekolah menengah pertama (SMP) 47 pencaker, SMA sebanyak 160 pencaker, lulusan SMK sebanyak 736 pencaker, S-1 sebanyak 111 pencaker, dan terakhir S-2 ada dua pencaker.
Tak hanya itu, serapan APBD Bojonegoro pun selalu rendah, sehingga membuat besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tinggi, mencapai triliunan rupiah dalam setiap tahunnya.
Terlepas dari berbagai argumentasi, yang lebih miris lagi disaat angka kemiskinan tinggi, Pemkab Bojonegoro kala itu justru malah menggelontorkan bantuan hibah ke daerah lain yang menguras APBD Bojonegoro hingga miliaran rupiah. Yakni di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebesar Rp 34 miliar dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebesar Rp 1,2 miliar. Kemudian di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebesar Rp 29,8 miliar.
Persoalan diatas bisa dijadikan cermin untuk tidak terulang di lima tahun kedepan. Hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) cukup serius yang perlu dicermati, dievaluasi, diambil kesimpulan, dan dieksekusi cepat oleh pemimpin Bojonegoro yang baru bersama legislatif. Tinggalkan kebijakan tak pro rakyat dan bangun kebijakan baru yang membuat rakyat makmur dan sejahtera.
Jadi hal yang lumrah jika masyarakat, termasuk penulis, mempercayakan harapan kepada pemimpin Bojonegoro yang baru untuk mewujudkan dan merealisasikannya sesuai janji politiknya yang tertuang dalam visi-misi yang telah disampaikan pada saat kampanye. Agar kesejahteraan masyarakat Bojonegoro terwujud dan membanggakan.
Kepemimpinan Imajinatif dan Partisipatif
Dalam mewujudkan harapan masyarakat Bojonegoro, pandangan penulis, pemimpin tak hanya cakap mengelola birokrasi, memiliki pengetahuan luas, dan pandai membangun citra dan keterampilan beretorika saja, melainkan harus memiliki imajinasi kuat yang mampu membuka hijab masa depan dan mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan.
Berbeda dengan kepemimpinan partisipatif yang mungkin bisa menjadi kekuatan mutlak bagi mereka penguasa roda pemerintahan. Yang mana model kepemimpinan ini lebih ke pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu pemimpin perlu melihat dan menganggap bahwa masyarakat sebagai dasar atau konstituennya memiliki kekuatan unik di dalamnya.
Penulis menekankan kembali bahwa pemimpin baru harus menjadikan masyarakat sebagai subyektivitas dari kepemimpinannya, harus rajin berdialog dengan masyarakat sehingga tercipta equilibrium dalam setiap mengeluarkan kebijakan dan program kerja jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang pro rakyat.
Pemimpin Baru Solusi Baru
Penerapan sikap kepemimpinan imajinatif yang akan mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan harus diadopsi oleh pemimpin Bojonegoro lima tahun kedepan untuk menjawab permasalahan sosial, ekonomi, budaya, paradigma dan sebagainya di Kabupaten Bojonegoro. Diperlukan keberanian melakukan terobosan-terobosan baru yang menyangkut kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Oleh karena itu, tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus berkolaborasi semua pihak dengan kesadaran sense of belonging demi perubahan Bojonegoro lebih baik. Sehingga slogan “Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik dan Membanggakan” dapat terwujud sesuai harapan.
Semoga dan semoga…..!!!
Selamat mengakhiri tahun 2024. Selamat mengawali tahun baru 2025, dan menunggu kiprah Pemimpin Bojonegoro yang baru untuk lima tahun kedepan yang lebih baik.
Penulis adalah Wartawan SuaraBanyuurip.com.
