Rakor TKPKD, Pemkab Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan di Bojonegoro

SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
‎
‎Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmen menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Komitmen itu diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
‎
‎Rakor TKPKD Semester II Tahun 2025 ini dihelat satu rangkaian dengan diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, di Synergi Room Pemkab Bojonegoro, Rabu (24/12/2025).
‎
‎Hadir dalam agenda, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, camat dari lima wilayah lokus kemiskinan, serta perwakilan akademisi, LSM/NGO, dan pemangku kepentingan terkait.
‎
‎Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Ahmad Gunawan Firdausi menjelaskan, bahwa rakor merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2029.
‎
‎Melalui Rakor TKPKD ini, Pemkab Bojonegoro berharap terbangun sinergi yang semakin solid antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
‎
‎Dengan dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, pelaksanaan RPKD 2025–2029 diharapkan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan di Bojonegoro.
‎
‎Selain evaluasi program berjalan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyebarluasan RPKD agar menjadi pedoman bersama dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
‎
‎Data yang dipaparkan menunjukkan angka kemiskinan Bojonegoro pada awal 2025 berada di 11,69 persen dan berhasil ditekan menjadi 11,49 persen.
‎
‎Pemkab menargetkan penurunan hingga 10,55 persen pada 2026 dan 7,98 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
‎
‎”Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan secara terencana dan berkelanjutan,” ujar Gunawan, sapaan akrabnya.
‎
‎Sementara Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan, bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya validitas dan integrasi data sebagai dasar kebijakan agar seluruh intervensi tepat sasaran.
‎
‎“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang valid dan terintegrasi. Program harus transparan dan dapat dikontrol bersama oleh masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis diterima Suarabanyuurip.com.
‎
‎Dari kalangan akademisi, narasumber Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro, Ahmad Taufiq, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melibatkan perguruan tinggi pada perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
‎
‎”LPPM Unigoro menyatakan komitmen mendukung pemerintah daerah melalui kajian ilmiah, riset kebijakan, dan rekomendasi berbasis data,” ungkap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unigoro ini.
‎
‎Taufik, begitu ia disapa, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan integrasi data kemiskinan lintas perangkat daerah, pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan agar program tidak bersifat seremonial, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja terukur.
‎
‎”Kami mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal, pengembangan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar, dan kolaborasi aktif pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta sektor swasta,” paparnya.
‎
‎Sedangkan sebagai langkah penguatan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah mendorong pemasangan stiker rumah tangga miskin yang memuat informasi bantuan yang diterima serta publikasi penerima bantuan di tingkat desa.
‎
‎Rapat berlangsung aktif dengan membahas pula penguatan sektor pendukung penurunan kemiskinan, meliputi UMKM naik kelas, pertanian, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan pengangguran melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar, serta percepatan perizinan dan investasi.(fin)
‎