SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Organisasi non pemerintah (Ornop) Institute Development of Society (IDFoS) Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan strategis Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Wahono bersama wakilnya, Nurul Azizah. Pasalnya, keduanya segera bekerja untuk mewujudkan kemakmuran dan kebanggan bagi masyarakat Bojonegoro.
Divisi Riset Publikasi dan Kehumasan IDFoS Indonesia, Rizal Zubad Firdausi, mengaku telah mengkaji kebijakan strategis yang diusung oleh Wahono-Nurul. Yakni terhadap sepuluh isu strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada periode ini.
Kesepuluh isu itu antara lain kemiskinan, ketenagakerjaan, stunting, kualitas SDM, seni budaya, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan.
“Sepuluh isu prioritas tersebut sangat relevan dengan kondisi aktual Bojonegoro saat ini,” kata Rizal Zubad kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (06/03/2025).
Berdasarkan kajian analisis anggaran oleh IDFoS Indonesia dalam tiga tahun terakhir, lanjut dia, proporsi anggaran untuk empat pilar utama isu strategis SDGs (Sustainable Development Goals) di Bojonegoro mencakup ekonomi (35,9%), pendidikan (21,04%), dan kesehatan (16,71%).
“Sementara itu, isu lingkungan hidup hanya mendapat alokasi di bawah 1% selama tiga tahun berturut-turut,” bebernya.
Disebutkan, kajian lain dari IDFoS Indonesia menyoroti bahwa isu lingkungan di Bojonegoro terkonsentrasi pada kawasan hutan. Sebanyak 42,7% wilayah Bojonegoro merupakan kawasan hutan.
Kawasan hutan memiliki potensi signifikan untuk perbaikan lingkungan melalui upaya konservasi flora-fauna, konservasi air, perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, serta pemulihan tutupan lahan. Intervensi di kawasan hutan dapat menjadi solusi cross-cutting untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan adaptasi iklim secara bersamaan.
Namun, intervensi di kawasan hutan dikatakannya bukan tanpa tantangan. Banyak regulasi membatasi keterlibatan pemerintah daerah melalui APBD dalam pengelolaan kawasan hutan, mengingat status pengelolaannya tidak berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Temuan kajian IDFoS Indonesia mengenai isu stunting menunjukkan kantung kantung wilayah dengan prevalensi gizi kurang balita di Bojonegoro berada di desa sekitar Bengawan Solo dan desa tamping hutan.
Sementara potensi makanan lokal yang bergizi dan murah sangat berpotensi di dapat di masyarakat. Sehingga penguatan Posyandu dapat menjadi tumpuan dalam menyelesaikan isu tersebut.
Pada isu kesehatan dibidang sanitasi, Rizal memberikan apresiasi untuk Kabupaten Bojonegoro yang telah mendapat kabupaten ODF (Open Defecation Free), namun permasalahan sanitasi tidak berhenti pada ODF, banyak isu sanitasi seperti air bersih dan persampahan yang juga menjadi polemik di Bojonegoro.
Salah satu temuan IDFoS Indonesia dalam Riset Sanitasi Pesantren menemukan bahwa hanya 14,68% pesantren di Bojonegoro memiliki sistem sanitasi yang baik, sisanya sangat memerlukan perbaikan, ini menjadi tantangan dibidang kesehatan, pendidikan dan keagamaan.
“Terkait segala hal tadi, IDFoS Indonesia mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro untuk berfokus pada isu Lingkungan Hidup, perubahan iklim, stunting dan sanitasi,” tandasnya.(fin)
