SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Munculnya rumor di tengah-tengah masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menghapus program santunan duka kepada masyarakat kurang mampu makin santer terdengar.
Namun, kabar burung itu ditepis oleh pemangku kebijakan. Pemkab Bojonegoro menyebutkan, program santunan duka tidak dihapus, melainkan di-upgrade atau ditingkatkan dampaknya ke masyarakat.
Program yang telah ditingkatkan nilai manfaatnya itu tersampaikan dalam agenda sosialisasi yang diselenggarakan Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sosialisasi itu mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan penerima insentif daerah. BPJS Bojonegoro menyampaikan penyuluhan ini kepada kepala desa (kades) dan kelurahan se Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 di Ruang Angling Dharma, Senin (26/5/2025).
Acara tersebut adalah langkah Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah menyamakan kesan dan pendapat di tingkat desa, melalui kades dan lurah sebagai penyambung informasi kebijakan pemerintah daerah kepada warganya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakilnya Nurul Azizah kembali menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemkab Bojonegoro berupaya menghadirkan program yang efektif dan sesuai regulasi.
Program dimaksud ialah jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan insentif bagi warga kurang mampu hadir sebagai program berdampak ganda. Harapannya, program ini mampu mengintervensi berbagai sektor, diantaranya sektor ekonomi dan pendidikan.
“Program jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukan bagi warga Bojonegoro yang bekerja dan belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS,” kata Bupati Setyo Wahono dalam keterangan tertulis diterima Suarabanyuurip.com, Senin (26/5/2025).
Program tersebut, lanjut putra kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini, memberikan perlindungan dari berbagai risiko kerja, menjamin masa depan keuangan pekerja, serta memberikan kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan.
Pemkab Bojonegoro telah mendaftarkan 157.058 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam Damisda (Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah), data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai anggota Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah itu dikatakan guna memberikan perlindungan kepada warga Bojonegoro yang berprofesi sebagai pekerja non formal.
“Program Santunan Duka yang sering ditanyakan masyarakat akhir-akhir ini, kita upgrade (tingkatkan) ke program yang lebih berdampak kepada masyarakat,” tegas Mas Wahono, demikian Bupati Bojonegoro karib disapa.
Jaminan Sosial ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat, dan dampak yang lebih luas. Sebab, jika melihat bantuan yang nominalnya mencapai Rp42 juta, bantuan ini dapat bermanfaat kepada ahli waris.
“Dan beasiswa pendidikan untuk dua anaknya (penerima manfaat), kami harapkan dapat mengangkat derajat keluarga kedepannya,” tandas Mas Wahono.
Sementara, Wabup Bojonegoro Nurul Azizah menambahkan, bahwa sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan penerima insentif daerah ini ditujukan kepada kades dan lurah.
“Maka hari ini kami sampaikan bahwa kelanjutan program ini kita bisa memiliki satu persepsi yang sama,” tambahnya.
Perempuan santun dan ramah ini juga berpesan kepada para kades dan lurah untuk menjadi narahubung dan meluruskan informasi kepada masyarakatnya.
“Nanti kepala desa bisa cek di BPJS langsung. Karena yang diberi kewenangan untuk membuka akses informasi data adalah kepala desa, agar bisa mengetahui data warganya,” tutur mantan Camat Teladan se Jatim ini.(fin/adv)
