SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro, Jawa Timur baru 21,01 persen hingga Juni 2025. Selain banyak pekerjaan infrastruktur yang belum terealisasi, rendahnya serapan APBD ini dikarenakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah masih menyesuaikan program prioritas.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo mengatakan, serapan APBD hingga 18 Juni terealisasi 21,01 persen atau dari APBD 2025 sebesar Rp 7,9 triliun baru terserap Rp 1,1 triliun.
“Belanja operasional dengan pagu anggaran Rp 4,3 triliun realisasi Rp 1,127 miliar,” katanya kepada suarabanyuurip.com, Rabu (18/6/2025).
Kemudian untuk belanja pegawai terserap Rp 704,1 miliar dari pagu Rp 2,3 triliun. Berikutnya, belanja barang dan jasa terserap Rp 35,2 miliar dari pagu anggaran Rp 1,5 triliun dan belanja hibah terserap Rp 33,7 miliar dari pagu Rp 282,2 miliar.
“Untuk belanja bantuan sosial terserap sekitar Rp 29,9 miliar dari total pagu anggaran Rp 130 miliar. Namun untuk belanja subsidi belum realisasi dari pagu anggaran sebesar Rp 1,5 miliar,” katanya kepada suarabanyuurip.com.
Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, belum maksimalnya serapan APBD 2025 ini dikarenakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah tentu masih ada penyesuaian prioritas program kerja.
“Karena itu serapan APBD masih belum maksimal. Termasuk proyek-proyek besar seperti infrastruktur belum terealisasi,” tandas Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro ini.(jk)
