SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Serapan APBD Bojonegoro 2025 baru 21,01 persen hingga pertengahan Juni, atau dari Rp 7,9 triliun baru terserap Rp 1,1 triliun. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur (Jatim) menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera melakukan konsolidasi agar program prioritas segera terealisasi.
Koordinator Analisis Kebijakan Publik Fitra Jatim, Muhammad Miftahul Huda mengatakan, proses transisi kepala daerah menjadi salah satu faktor penyerapan APBD masih rendah.
“Hanya belanja pegawai seperti gaji dan operasional organisasi perangkat daerah (OPD), yang serapannya tinggi. Sedangkan untuk pembangunan hingga Juni ini masih belum ada realisasinya,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (20/6/2025).
Miftah, panggilan akrabnya, menyarankan Pemkab Bojonegoro segera melakukan konsolidasi dan akselerasi anggaran, karena melihat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru 21,01 persen.
“Jika realisasi dipercepat tentu masyarakat bisa menikmati program dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro; Anie Susanti Hartoyo mengatakan, serapan APBD hingga 18 Juni terealisasi 21,01 persen atau dari APBD 2025 Rp 7,9 triliun baru terserap Rp 1,1 triliun.
“Belanja operasional dengan pagu anggaran Rp 4,3 triliun realisasi Rp 1,127 miliar,” katanya.
Kemudian untuk belanja pegawai terserap Rp 704,1 miliar dari pagu Rp 2,3 triliun. Berikutnya, belanja barang dan jasa Rp 35,2 miliar dari pagu anggaran Rp 1,5 triliun dan belanja hibah Rp 33,7 miliar dari pagu Rp 282,2 miliar.
“Untuk elanja bantuan sosial terserap sekitar Rp 29,9 miliar dari total pagu anggaran Rp 130 miliar. Namun untuk belanja subsidi belum realisasi dari pagu anggaran sebesar Rp 1,5 miliar,” tandasnya.(jk)
