SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, sampai dengan bulan Mei 2025, penerimaan negera dari hulu minyak dan gas bumi (migas) tercatat mencapai 39,8 persen target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Hal itu diungkapkan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, saat mengikuti Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Selasa (1/7/2025) kemarin.
Ia mengatakan, target penerimaan negara dari hulu migas yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 yaitu sebesar US$13,03 miliar atau setara Rp 211,04 triliun (asumsi kurs Rp16.197 per US$).
Adapun hingga Mei 2025, realisasi penerimaan negara dari hulu migas tersebut terhitung mencapai US$5,18 miliar atau setara Rp83,9 triliun.
“Sampai dengan Mei (2025, penerimaan negara dari hulu migas) US$5,18 miliar atau 39,8 persen,” katanya dikutip Suarabanyuurip.com dari TV Parlemen, Rabu (2/7/2025).
Dijelaskan, realisasi penerimaan negara tercatat masih di bawah target, karena realisasi harga minyak yang terpantau menurun sejak awal tahun 2025. Padahal targetnya adalah US$82 per barel.
“Tapi realisasinya (harga minyak) itu angkanya US$65-77 per barel,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, proyeksi penerimaan negara dari sektor hulu migas dalam negeri hingga akhir 2025 ini juga diperkirakan tidak mencapai target yang telah ditentukan atau hanya sekira 81 persen dari target APBN 2025.
“Perkiraan akhir tahun (2025) sebesar US$10,8 miliar atau 81 persen karena harga minyak yang di bawah APBN,” tandasnya.(fin)
