SuaraBanyuurip.com – Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp 21,67 triliun. Namun, target lifting minyak bumi tahun depan disepakati naik tipis menjadi 612,5 ribu barel per hari (BOPD), dari sebelumnya 610 ribu BOPD.
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, penyesuaian target lifting migas 2027 dilakukan setelah Komisi XII mencermati berbagai upaya peningkatan produksi dan lifting minyak, termasuk program reaktivasi sumur yang terus didorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Hasil pembahasan sebelumnya pemerintah menyampaikan 610 ribu barel per hari. Kami mengusulkan untuk diputuskan menjadi 612,5 ribu barel per hari karena kami melihat upaya-upaya peningkatan lifting oleh SKK Migas yang tidak henti-hentinya,” papar Ramson dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, akhir Agustus 2026 kemarin.
Senada disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. Ia menyatakan Fraksi Partai Golkar menyetujui penyesuaian target lifting minyak 2027. Menurutnya, perubahan target lifting telah mempertimbangkan kajian dan perhitungan teknis.
“Terkait asumsi dasar sektor ESDM APBN 2027, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju, terutama terkait penyesuaian lifting dari 610 ribu menjadi 612,5 ribu BOPD yang tentu berbasis pertimbangan dan kajian teknis,” tegas Bambang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambut baik usulan tersebut. Pemerintah sepakat target lifting minyak bumi naik sebesar 612,5 ribu BOPD.
“Dari apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, untuk lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari kita setuju,” tutur Bahlil.
Selain membahas target lifting minyak, rapat juga membahas sejumlah indikator makro sektor ESDM dalam RAPBN 2027, termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting gas bumi, dan Cost Recovery. Terkait ICP, Bahlil memperkirakan harga minyak dapat bergerak di bawah USD 70 per barel apabila kondisi geopolitik global berakhir lebih cepat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan efisiensi terhadap subsidi energi.
“Jika geopolitik berakhir cepat, prediksi kami harga akan melandai di bawah 70 dolar AS per barel sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi subsidi,” ujar Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian ESDM dan lembar kesimpulan rapat, indikator yang disepakati mencakup ICP sebesar USD 75 per barel, lifting minyak bumi sebesar 612,5 ribu BOPD, serta Cost Recovery sebesar USD 10,1 miliar.
“Lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, semua fraksi sudah setuju ya? Setuju,” pungkas Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng saat membacakan kesimpulan rapat disambut sorak setuju.
Pagu Anggaran ESDM Meningkat
Selain menyepakati kenaikan lifting minyak 2027, Komisi XII DPR RI juga menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Besaran tersebut meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 21,67 triliun. Peningkatan anggaran ini akan diarahkan terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi dasar bagi masyarakat.
Pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun itu dialokasikan kepada 12 unit kerja. Alokasi terbesar berada pada Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp11,34 triliun, antara lain untuk pembangunan jargas, Pipa Gas Dusem, Pipa Gas Semarang-Jogja-Solo, dan Pipa Gas Cirebon-Bandung.
Ditjen Ketenagalistrikan memperoleh Rp10,44 triliun, dengan fokus pada Lisdes sebesar Rp9,67 triliun dan BPBL Rp593,18 miliar. Sementara Ditjen EBTKE mendapat Rp1,81 triliun untuk program kompor listrik, konversi motor listrik, dan PLTMH.
Adapun alokasi lainnya mencakup BPSDM ESDM sebesar Rp874,90 miliar, Badan Geologi Rp774,82 miliar, Ditjen Minerba Rp702,53 miliar, Sekretariat Jenderal Rp537,90 miliar, BPH Migas Rp474,42 miliar, Inspektorat Jenderal Rp122,46 miliar, BPMA Rp109,34 miliar, Ditjen Gakkum ESDM Rp89,38 miliar, serta Setjen DEN Rp81,47 miliar.
Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengatakan, peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses energi, khususnya melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan pembangunan jaringan gas (jargas).
“Yang kami sepakati itu Rp27,3 triliun, satu peningkatan yang cukup besar dari tahun 2026. Karena memang Pak Presiden menginginkan agar masalah listrik di daerah yang belum teraliri itu harus segera dilaksanakan, begitu juga membangun jaringan gas,” ujar Mekeng usai memimpin rapat.
Mekang menegaskan, 82 persen anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk program kerakyatan, termasuk Lisdes, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), dan jargas. Besarnya alokasi tersebut, menurutnya, harus diikuti pengawasan ketat agar pelaksanaan proyek berjalan efektif dan tidak mangkrak.
“Fungsi pengawasan selain DPR pasti ada BPK, BPKP, semua harus terlibat agar anggaran yang kita sudah siapkan itu benar-benar bermanfaat untuk membangun dan tidak mangkrak. Termasuk aparat penegak hukum juga harus mengawasi,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Komisi XII DPR RI juga meminta pemerintah memperhatikan keberlanjutan subsidi energi. Mekeng menilai kebijakan LPG 3 kilogram dan subsidi listrik harus tetap mempertimbangkan kemampuan APBN sekaligus memastikan subsidi diterima kelompok yang berhak.
“Soal LPG kita mau menjaga semua unsur. Kalau semua dinaikkan tentu dampak ke APBN subsidinya semakin bengkak. Sementara soal subsidi listrik, kebocoran itu yang harus kita perhatikan,” ungkapnya.
Perkuat Infrastruktur dan Swasembada Energi
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai peningkatan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 harus dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur energi sekaligus mendorong tercapainya swasembada energi nasional.
Menurut Sugeng, kenaikan anggaran Kementerian ESDM diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan energi nasional.
“APBN ESDM naik pesat karena memang kita membangun infrastruktur gas. Selama ini kelemahan kita ada pada infrastruktur. Dengan berbagai jaringan yang sudah selesai dan terus diperluas, pemanfaatan gas ke depan akan menjadi jauh lebih efektif,” ujar pria yang pernah menjabat Direktur PT Surya Energi Raya (SER), mitra bisnis BUMD Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) dalam pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Cepu itu.
Sugeng juga mengingatkan kepada pemerintah agar tetap memberi perhatian serius terhadap penurunan produksi minyak nasional (natural decline) yang terus terjadi. Kementerian ESDM bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perlu melakukan berbagai upaya untuk menahan laju penurunan produksi tersebut.
Sugeng juga menyoroti pentingnya penyajian data lifting migas yang lebih akurat. Ia menilai capaian lifting minyak seharusnya dipisahkan secara jelas dari komponen lain seperti condensate maupun natural gas liquid (NGL), mengingat karakteristik dan nilai ekonominya berbeda.
“Lifting itu harus benar-benar lifting minyak karena acuannya Indonesia Crude Price atau ICP. Jangan sampai angka lifting terlihat tinggi, tetapi penerimaan negara tidak sebanding karena tercampur dengan condensate atau NGL yang memiliki harga dan pasar berbeda,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sugeng berharap Kementerian ESDM mampu menjadi sektor utama dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus meningkatkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Kita semua ingin Kementerian ESDM menjadi leading sector dalam mewujudkan swasembada energi dan ketahanan energi. Apalagi PNBP terbesar juga berasal dari kementerian ini. Karena itu target-target yang telah disusun harus benar-benar dapat diwujudkan,” pungkasnya.(red)
