EFORIA masyarakat terasa berkelindan di sudut-sudut perkampungan desa, begitu Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah awal pekan ketiga Juli 2025 lalu. Program strategis gagasan orang nomor wahid di nusantara ini, digadang mampu jadi pintu keluar dari kesulitan yang merajam sejak krisis global seiring pandemi Covid 19.
Trauma kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) dari pemerintahan Orde Baru pun, seakan terbasuh oleh program ekonomi yang dibalut konsep gotong royong, dari rakyat untuk rakyat tersebut. Di akar rumput tak lagi ambigu, apalagi setelah skema pembiayaan bakal dijamin konsorsium Himbara (Himpunan Bank Negara) dengan limit pinjaman modal Rp3 miliar setiap KDMP. Jaminannya bisa menggunakan Dana Desa (DD) yang bermuara pada APBN.
Terlebih Ketua Satgas KDMP yang juga Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melansir legalitas 80.081 KDMP di tanah air dengan 108 unit diantaranya telah beroperasi. Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, saat mengikuti peluncuran daring di KDMP Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, melapor kepada Presiden Prabowo bahwa di wilayahnya telah terbentuk 4.946 KDMP dengan 23 diantaranya telah beroperasi. Gerak cepat pemerintah itu ditangkap rakyat pedesaan sebagai bukan program basa basi.
“Semoga koperasi merah putih ini mampu mengangkat derajat ekonomi petani desa seperti kami,” ujar Kohar, di samping sejumlah petani saat ditemui di warung kopi di Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka berharap tidak kesulitan pupuk di setiap musim, dan harga hasil panen tak lagi diayun-ayun pedagang.
Rakyat desa boleh saja berharap, dan tak dilarang pula bermimpi. Mereka yang paling terimbas dari krisis multi dimensi. Apalagi BPS merilis pada Januari 2025 terjadi inflasi (year on year) 0,76 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,99. Pada periode ini pula diproyeksi daya beli masyarakat melemah, turunnya pertumbuhan ekonomi. Disinilah perlunya kebijakan pemerintah yang tepat untuk bantalan ekonomi agar sektor domestik bangkit. Program KDMP menjadi satu, diantara tawaran lainnya, yang dipersiapkan mantan Danjen Kopasus itu.
Berdiri Ditengah Anggaran Berjalan
SEKALIPUN warga desa gegap gempita menyambut koperasi tersebut, namun kalangan Kepala Desa (Kades) mengerutkan dahi. Skema program yang didanai negara Rp400 triliun dari Himbara itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Apalagi hingga peluncuran program pada 21 Juli 2025 itu, selain sosialisasi dan pendampingan pendirian KDMP, belum muncul petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah.
“Kalau sekarang Kades ditanya tingkat keberhasilan dari program KDMP, saya katakan lima puluh lima puluh,” kata Kades Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Edi Purnomo, saat ditemui di Desa Pucangan, Montong, Tuban.
Wajar jika keraguan di kalangan kades muncul, karena masih belum jelas akan dibawa kemana KDMP. Juknisnya juga belum turun, dan sisi pembinaan ke depannya seperti apa juga masih bias.
“Setahu saya sampai hari ini belum ada kegiatan Bimtek atau pelatihan analisa kelayakan usaha, maupun manajemen usaha KDMP baik dari instansi Pemkab maupun provinsi,” ujar Kades Sugihan, Kecamatan Merakurak, Tuban, Zito Warsito, secara terpisah di desanya, Rabu (23/07/2025).
Segendang seirama disampaikan Kades Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban, Mundir. “Sejauh ini pembinaan khusus KDMP dari pemerintah belum ada,” kata Petinggi, sebutan lain dari Kades di Tuban, pemimpin wilayah seluas 7,51 Km2 dengan penduduk 8.657 jiwa yang tersebar di 10 RW dan 61 RT itu.
Sebenarnya, sergah Kades Dagangan, Kecamatan Parengan, Tuban, Abdul Wahab, ruh dari KDMP bukan berada pada pembinaan dari instansi pemerintah. Akan tetapi pada komitmen masyarakat, dan juga inovasi dari pengurus untuk selalu menggali potensi ekonomi yang ada di desa.
Kades Zito Warsito, yang desanya termasuk Ring 1 pabrik semen PT Semen Indonesia di Tuban, menambahkan, KDMP desanya diketuai Andika Eko Wibowo dengan jumlah anggota saat pendirian 38 orang dari total penduduk sebanyak 2.769 jiwa, secara ideal kondisi saat ini belum siap. Rata-rata SDM pengurus pada sisi skill manajerial bisnis masih bingung. Apalagi dari segi sarana prasarana usaha juga belum ready.
“Kecuali kalau KDMP kita paksakan kerjasama dengan pihak ke tiga dengan skema transformatif, contohnya dengan menggandeng pihak ketiga seperti Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Sunan Drajat (Lamongan), atau lembaga lainnya,” kata Kades pemegang wilayah seluas 8,95 Km2 yang berdampingan dengan industri BUMN tersebut.
“Harusnya mereka (Kades dan pengurus KDMP-Red) tak perlu ragu, program ini menjadi prioritas pemerintah,” tegas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Tuban, Agus Wijaya, saat ditemui di sela peluncuran daring di Pucangan.
Kendati demikian Agus Wijaya menilai wajar jika ada keraguan, lantaran tahapan program yang telah berjalan masih pada pendampingan pembentukan dan pendirian. Setelah peluncuran akan dilakukan pendampingan, mulai dari managerial kelembagaan, strategi bisnis, hingga penggarapan market dari produk KDMP.
Agus mengakui sekalipun saat ini tahapan pendampingan masih berjalan, dan masih tahap awal, namun bukan berarti institusinya lepas tangan. Kalau terjadi jeda sesaat sembari menunggu peluncuran secara nasional, lebih karena program tersebut dimulai disaat anggaran sedang berjalan. Skema penganggaran dalam Perbuahan APBD (P-APBD) pun sudah terlambat, karena perjalanan anggaran sudah memasuki akhir Juli.
“Kades dan pengurus KDMP tak usah ragu, kami akan segera meneruskan tahap pendampingan lanjutan pasca peluncuran program,” tegas Agus Wijaya. Pejabat Eselon II di Kabupaten Tuban ini berpesan, agar seluruh Pemdes dan jajaran KDMP segera mempersiapkan diiri untuk pendampingan lanjutan.
“Insyaallah, kalau Desa Dagangan sudah mematangkan persiapan pelaksanaan KDMP, baik dari sisi perencanaan maupun pengonsolidasian SDM di desa kami,” timpal Wahab, orang nomor satu dari desa tepian hutan jati wilayah KPH Perhutani Parengan, sembari memainkan sebatang kretek di bibir hitamnya yang tinggal separo.
Sewarna dengan Wahap dituturkan Kades Rengel, Mundir. KDMP desanya yang menjadi percontohan nasional itu relative lebih siap. Sejak pembentukan Saka Guru Ekonomi kerakyatan di Rengel telah diikuti 654 anggota. Keanggotaan koperasi yang diketuai Afiyanto ini terdiri dari 316 orang dari kelompok petani hutan, 200 petani lahan basah, dan 138 warga masyarakat campuran.
“Persiapan KDMP Rengel, mulai pengurus dan anggota, sistem manajemen, laporan keuangan, dan regulasi organisasi sudah matang, dan saat ini sudah jalan,” kata mantan pengurus GP Ansor cabang Tuban itu panjang lebar.
Rp3 Miliar di Brankas Himbara
Entah akibat keterpurukan akibat krisis nasional hingga berimbas ke desa, atau karena ketidakmampuan ekonomi. Yang pasti, jika dirata-rata problema permodalan masih menghantui Kades hingga jajaran pengurus KDMP berikut para anggotanya. Himbara yang dikabarkan bakal memberi pinjaman Rp3 miliar, sampai tahap peluncuran program tak kunjung keluar skema Juknisnya.
Tak semua KDMP yang telah dilegalkan badan hukumnya secara nasional sebanyak 80.081 unit, memiliki kesiapan modal. Oleh sebab itu bisa dianggap wajar jika mereka melirik pinjaman modal dari Himbara. Apalagi, muncul wacana diantara pengurus, jika terjadi gagal bayar selama enam tahun bisa dilunasi dengan Dana Desa (DD).
“Pembiayaan KDMP yang akan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan pinjaman di Himbara itu sangat bagus,” sebut Petinggi Wahab. Karena selama ini, tambah mantan aktifis yang memimpin penduduk 3.740 jiwa menghuni lahan seluas 11,16 Km2 itu, negara menjadikan desa sebagai obyek untuk dimanfaatkan oleh lembaga keuangan. Baik itu dari perbankkan ataupun koperasi yang keuantunganya tidak dimanfaatkan kepada masyarakat desa secara langsung.
Lahirnya KDMP yang difasilitasi negara, harap Pemdes Dagangan, nanti keuntunganya akan kembali dimanfaatkan oleh masyarakat desanya. Tersebab itu pula di desa kecil yang teritorialnya dikepung hutan jati seluas 308 Ha dengan potensi ladang dan sawah seluas, 400 Ha dan 275 Ha, bergegas membentuk KDMP. Walau koperasi yang dibidaninya saat pendirian beranggota 90 orang diketuai Romadhon, namun ia optimis jika berjalan akan diikuti mayoritas warga Dagangan.
Sedangkan KDMP Rengel yang merasa siap secara manajerial, mengajukan pembiayaan ke pihak ketiga, yakni ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementrian Koperasi (Kemenkop). “Kita juga mempertimbangkan program pinjaman modal dari Himbara, tapi sampai sekarang belum ada Juknis dari pemerintah,” papar Petinggi Mundir.
Dari desa sentra buah Klengkeng varian Kateki di Tuban, Petinggi Zito mengatakan, ia tak menolak jika modal KDMP dipinjami Himbara secara lunak, dan bukan berbentuk hibah. Akan tetapi jika terjadi gagal kredit, dan DD dijadikan jaminan bayar ia tidak setuju.
Secara regulasi koperasi ada aturannya sendiri, dimana kepemilikan asetnya adalah anggota koperasi bukan instansi Pemdes. “Aset pemerintah desa secara regulatif tidak diperbolehkan sebagai jaminan pinjaman oleh siapapun, dan DD termasuk aset Pemdes,” tegas Zito.
Selain itu apabila di KDMP terjadi gagal bayar, dan DD dijadikan jaminan, maka program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan dalam RPJMDesa ke depan akan terganggu pembiayaannya. Jika hal itu dipaksakan, menurut mantan Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban yang sudah tiga periode memimpin Desa Sugihan itu, pihaknya khawatir akan menjadi preseden buruk pada pemerintahan sekarang (Presiden Prabowo).
“Kami menyarankan, jangan gegabah mengambil pinjaman dari Himbara, eksploitasi dulu potensi desa untuk modal KDMP,” sergah Agus Wijaya. “Kalau toh terpaksa meminjam sesuaikan dengan kebutuhan, tak harus seluruh plafon itu diambil,” tambahnya menjawab gegap gempita di bawah terkait fenomena pendanaan modal dari Himbara.
Sebagai pembina koperasi di Kabupaten Tuban, tampaknya Agus Wijaya cukup mafhum terhadap potensi koperasi binaannya. Data Pemkab Tuban menyebut, dari 1.377 unit koperasi di Bumi Ranggalawe sebanyak 698 tidak aktif, dan 679 lainnya masih ada kegiatan. Jika dirinci dari jumlah tersebut sebanyak 332 unit berupa Koperasi Wanita (Kopwan), dan 175 unit lainnya berupa Koperasi Syariah atau KSPS.
“Banyak koperasi di Tuban mengalami kredit macet, dan itu masih menjadi catatan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” paparnya tanpa menyebut angka. Oleh sebab itu pula, ia tak ingin 328 unit KDMP di Tuban bakal mengalami nasib yang serupa dengan sederet koperasi sebelumnya. Tersebab itu pula lembaganya akan mengawal mereka secara serius tahap demi tahap.
Beramai-ramai Membongkar Potensi Desa
Ibarat terbangun dari mimpi mesra dengan Sri Panggung seni tradisi Tayub, Waranggana, berparas molek, para petinggi desa bangkit bersamaan lahirnya KDMP di setiap desa. Mereka mulai menggali potensi desa untuk dijadikan program berniaga koperasi. Harapannya sama, jika nanti berkembang nilai manfaatnya bakal kembali kepada warga yang terlibat dalam koperasi merah putih.
“Unit usaha yang sudah kami persiapkan mempertimbangkan potensi desa,” kata Wahab.
Lokasi Dagangan berada di tengah hutan perbukitan gugusan pegunungan kars Jawa, berjarak 15 Km dari pusat kota Kecamatan Parengan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses permodalan ke perbankkan maupun fasilitas lainnya. Setelah muncul KDMP, diantara unit usaha yang dipersiapkan adalah simpan pinjam.
“Prinsip dasar koperasi adalah milik dan melibatkan masyarakat, maka harus ada kemudahan akses permodalan bagi masyarakat setempat,” urai Wahab. Selain program simpan pinjam desa ini memiliki potensi peternakan sapi dan kambing tradisonal. Lantaran mayoritas keluarga berternak sapi, ia berharap melalui KDMP Dagangan menjadi pusat ternak sapi tradisional. Pengelolaannya bekerjasama dengan masyarakat.
“Kalau kami dari KDMP Rengel akan mengikuti program yang ditentukan pemerintah, meskipun juga tetap mempertimbangkan potensi desa kami,” ujar Mundir seraya menambahkan, sesuai mapping yang dilakukannya Desa Rengel memiliki potensi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan perikanan.
Unit bisnis riil untuk KDMP justru muncul dari Sugihan. Yakni dalam bentuk gerai penyediaan kebutuhan pokok yang disubsidi pemerintah, semacam LPG, pupuk, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga merencanakan membangun apotek desa, jasa pengering padi dan jagung paska panen, dan jasa sewa peralatan teknologi pertanian.
Harus Akuntabel dan Transparan
Meskipun para Kades dan pengurus koperasi masih bias tentang arah kedepa dari KDMP, namun mereka optimis jika dikelola dengan baik akan bermanfaat untuk menyejahteraan warga desa. Apalagi program ini yang diprediksi mereka bakal jadi solusi di tengah ketidakberdayaan masyarakat akibat krisis multi dimensial.
Jika KDMP dikelola dengan manajerial yang akuntable, transparan, dan inovatif, menurut analisa Zito Warsito, dalam jangka waktu panjang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sebagian masyarakat desa. Lebih penting lagi bila progres usahanya sebagai lembaga bisnis berkembang baik, pemerintah pusat harus berani membuka akses jaringan ekonomi yang selama ini didominasi (dikuasai-Red) oleh kelompok tertentu. Ini untuk menjaga keseimbangan akses ekonomi, agar tercipa pemerataan ekonomi hingga wilayah pedesaan.
Lebih dari itu, timpal Petinggi Mundir di tempat terpisah, agar KDMP benar-benar berjalan sesuai koridor peran aktif anggota sangat penting dalam menentukan keaktifan usaha, dan membesarkan koperasi. Oleh karena itu konsep berkoperasi di Rengel, selain fokus pada persoalan bisnis juga mengedepankan edukasi, dan pemberdayaan anggota.
Sedangkan Dagangan menyadari potensi wilayahnya. Melalui KDMP yang bertujuan sangat mulia, secara bertahap akan mempersiapkan semua fasilitas di desa, agar dapat memutus rantai pasok ekonomi yang selama ini sangat panjang di desanya.
“Kegiatan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tidak menguap di jalan, dan tentunya dampak kesejahteraan akan semakin cepat dirasakan masyarakat desa,” ujar Petinggi Wahab.
Untuk meminimalisir potensi kebocoran anggaran KDMP, Wahap dan jajaran pengurus koperasi telah bekomitmen menjadikan lembaga ini sebagai medan untuk berjuang dan beribadah. Kalau misalnya ada hasil usaha yang sebagian menjadi hak pengurus itu merupakan bonus.
“Kami tak segan mengambil tindakan pembersihan, jika dalam perjalanan nanti dijumpai penyelewengan dari pengurus,” tegas Kades yang di wilayah desanya terdapat pusara Bupati ke-7 Tuban, Raden Haryo Tedjo, itu.
Terhadap penyimpangan KDMP, Pemdes Dagangan akan melakunan pembinaan dengan kordinasi secara langsung dengan aparat penegak hukum. Ini bagian dari cara meminimalisir agar potensi korupsi dapat dicegah sejak dini. Apalagi jika mengingat yang dijadikan jaminan pinjaman modal adalah DD. “Jangan sampai mengorbankan kepentingan pembangunan di Desa Dagangan.”
Demi transparansi di KDMP, menurut Zito Warsito, pengelolaan anggaran harus ada audit dari instansi terkait, maupun lembaga lain yang punya kompetensi auditor anggaran dan bisnis. Selanjutnya harus dilakukan assessment pengelolaan KDMP.
Kolaburasi Pemerintah dan Stakehoder Swasta
Penegasan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran KDMP, seharusnya menjawab keraguan dari pengurus dan Pemdes. Dalam siaran pers dari lembaga kepresidenan disebutkan, koperasi merah putih adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. Merupakan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.
“Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih dari sekadar legalitas kelembagaan, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.
“Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa, jadi bisa,” tegasnya.
Sedangkan Gubernur Khofifah Indarparawansa, selaku Ketua Satgas KDMP Jawa Timur menyatakan, telah menyiapkan program pendampingan dengan melibatkan stakeholder di wilayahnya. Mulai dari PT Pertamina Patra Niaga sebagai penanggung jawab ketahanan energy, Bulog untuk produksi pangan, hingga pabrikan pupuk untuk distribusi pupuk kepada KDMP.
“Pendampingan dari berbagai elemen ini sebagai bentuk kegiatan pemotongan rantai pasok agar produk pangan maupun energy bisa langsung ke masyarakat desa melalui koperasi merah putih,” kata Khofifah.
Seluruh stakeholder yang terlibat, tambah Ketua Umum Muslimat NU selama empat periode ini, tak sekadar menjadi distributor. Lebih dari itu mereka akan mendampingi pengurus agar benar-benar tidak salah arah. (tbu)
