SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi telah bergulir di Bojonegoro, Jawa Timur, mulai bulan Juli hingga akhir Desember 2025 mendatang. SPHP merupakan program intervensi untuk meredam fluktuasi harga beras di pasaran.
Sasaran penyaluran utama SPHP adalah para pedagang di pasar-pasar tradisional, gerakan pangan murah (GPM), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Aktivasi kembali program SPHP beras ini juga akan mengiringi program bantuan pangan beras efektif dilaksanakan per Juli 2025.
Pemimpin Cabang (Pincab) Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja mengatakan, distribusi awal SPHP mengarah ke pasar-pasar tradisional. Diperluas kemudian melalui berbagai kanal penyaluran yang sudah ditentukan secara bertahap.
“Termasuk juga ke arah Koperasi Desa Merah Putih di 430 desa/kelurahan yang ada di Bojonegoro,” kata Ferdian Darma Atmaja kepada Suarabanyuurip.com di kantornya, Kamis (24/7/2025).
Adapun target penyaluran SPHP beras se Indonesia ialah 1,5 juta ton. Pada periode sebelumnya sejak Januari hingga Maret 2025 sudah terealisasi sebanyak 181,2 ribu ton. Kemudian ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton.
Seiring SPHP, program bantuan pangan beras tahun ini menjadi pelaksanaan perdana dan diharapkan memberikan dampak nyata khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahan, agar distribusi SPHP berjalan tepat sasaran, pemerintah memperketat sistem verifikasi. Proses ini melibatkan Perum Bulog, pemerintah daerah melalui dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP), serta Satgas Pangan Polri.
“Data yang diverifikasi mencakup nama dan NIK pemilik toko, alamat, kapasitas gudang, hingga foto kios. Ini berdasar pengalaman tahun 2024, banyak hasil verifikasi daerah itu yang tidak sesuai, biar tidak ada masalah terulang di situ,” ujarnya.
Selain itu, Perum Bulog juga wajib berkolaborasi dengan 430 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi penyalur SPHP di Bojonegoro. Tetapi ada aturan, berupa pembelian dibatasi maksimal 2 ton per transaksi. Meski begitu mereka bisa mengajukan pembelian kembali berdasarkan ketersediaan stok dan laporan melalui aplikasi Klik SPHP.
“Penting dicatat, masyarakat hanya boleh membeli beras SPHP maksimal dua kemasan tiap 5 kg, atau total 10 kg. Jadi, setiap orang hanya bisa membeli 10 kg dan tidak boleh diperjualbelikan kembali,” tegas pria asli Pulau Garam, sebutan lain untuk Madura ini.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan pada DKPP Bojonegoro, Mochammad Rudianto membenarkan, bahwa SPHP beras periode dua 2025 telah aktif. Pihaknya dalam hal ini bertindak sebagai verifikator mitra penyalur.
“Kalau sudah terverifikasi dari DKPP silakan mitra penyalur mengambil ke gudang Bulog,” ungkap Rudi.
Dijelaskan, untuk harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur yakni Rp11.000 per kilogram (kg). Maksimal 2 ton per minggu. Boleh mengajukan kembali namun harus mendapat persetujuan dari DKPP Bojonegoro.
Selanjutnya, penyalur boleh menjual beras SPHP ke masyarakat dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.
“Boleh dijual ke end user (masyarakat) harganya Rp12.500 per kg,” tandas Rudi.(fin)
