SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro, Jawa Timur hingga akhir Juli 2025 baru 28,56 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harus segera melakukan percepatan anggaran, agar tidak menjadi sisa anggaran lebih (silpa) di akhir tahun.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo mengatakan, sejumlah pembangunan infrastruktur masih belum terealisasi, sehingga serapan APBD rendah.
“Dari APBD 2025 sebesar Rp 7,9 triliun baru terserap Rp 2,26 triliun atau 28,56 persen per 31 Juli kemarin,” katanya, Selasa (5/8/2025).
Rinciannya, belanja operasional dengan pagu anggaran Rp 4,3 triliun realisasi Rp 1,66 triliun. Kemudian untuk belanja pegawai terserap Rp 1 triliun dari pagu Rp 2,3 triliun. Berikutnya, belanja barang dan jasa terserap Rp 561 miliar dari pagu anggaran Rp 1,5 triliun dan belanja hibah terserap Rp 68,6 miliar dari pagu Rp 282,2 miliar.
Untuk belanja bantuan sosial terserap sekitar Rp 29,9 miliar dari total pagu anggaran Rp 130 miliar. Jumlah tersebut masih sama di Juni lalu, sehingga serapan belum meningkat.
“Termasuk belanja subsidi dari pagu anggaran sebesar Rp 1,5 miliar belum terserap sama sekali,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menyampaikan, pemerintah daerah harus segera melakukan akselerasi penyerapan anggaran. Itu untuk mengantisipasi serapan menumpuk di akhir tahun, dan bisa berpotensi menjadi silpa.
“Apalagi dana bagi hasil atau DBH migas sudah beberapa kali masuk di kas daerah Bojonegoro,” jelasnya.
Dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 1,9 triliun untuk DBH migas di Bojonegoro telah salur sekitar Rp 1,16 triliun. Masih sisa Rp 777 miliar, belum tersalurkan.
“Apabila transfer DBH migas mencapai target, otomatis menambah besaran silpa,” terangnya.(jk)
