SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, terus menggenjot upaya penanganan kemiskinan. Guna mempercepat penanganan ini, ia menegaskan adanya keharusan sinergi, keterbukaan, dan sinergi dengan semua pihak.
Pernyataan Setyo Wahono ini mengemuka, ketika membuka kegiatan Leadership Education and Action Foundation for Sustainability (LEANS) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, dengan narasumber dari United in Diversity (UID), di Hotel Dewarna Bojonegoro, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 50 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani program pengentasan kemiskinan, serta sembilan peserta dari unsur kecamatan dan perwakilan desa.
Peserta dari unsur kewilayahan meliputi Camat Kedungadem beserta Kepala Desa Tondomulo, PKK dan Posyandu, Camat Sumberrejo, Camat Ngasem beserta Kepala Desa Kolong, PKK dan Posyandu, Camat Tambakrejo, serta Camat Ngraho bersama Kepala Desa Nganti, PKK dan Posyandu.
Ketiga desa yang terlibat, Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, dan Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, dipilih sebagai desa pilot project dalam program pengentasan kemiskinan tahap awal di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono, menegaskan pentingnya membangun mindset kemandirian dan profesionalisme ASN untuk mempercepat penanganan kemiskinan di Bojonegoro. Ia menilai, birokrasi harus mulai berpikir berbasis hasil (outcome) dan mampu berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Target kita bukan hanya penyerapan anggaran, tetapi bagaimana program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberi nilai dan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis diterima Suarabanyuurip.com.
Pria asal Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini juga menegaskan, bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan sinergi lintas sektor, baik antar-OPD, pemerintah desa, maupun dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.
“Kemiskinan tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Harus ada sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi dari semua pihak agar hasilnya lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro, Hari Kristianto menyampaikan, bahwa pelatihan LEANS ini dirancang sebagai upaya penguatan kompetensi dan kepemimpinan ASN, sekaligus wadah untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
Pelatihan LEANS ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BKPP dalam membangun kepemimpinan ASN yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan, guna mendukung target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi awal sinergi lintas sektor. Penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh unsur pemerintah saja, tetapi juga perlu melibatkan pihak swasta, akademisi, NGO, hingga perusahaan-perusahaan besar melalui program CSR,” tuturnya.(fin/adv)
