SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan uang APBD 2025 sebesar Rp 3,6 triliun yang disimpan di bank untuk menyiapkan potensi penurunan dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 mendatang. Anggaran tersebut merupakan strategi fiskal yang dipasang secara hati-hati.
“Dana Rp 3,6 triliun yang masih tersimpan di bank bukan uang menganggur. Itu merupakan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal menghadapi penurunan dana transfer pusat tahun depan yang diproyeksikan turun,” kata Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.
Alasan lainnya karena APBD 2025 Kabupaten Bojonegoro memiliki postur pendapatan sekitar Rp 5,8 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp 7,8 triliun. Sehingga, terjadi defisit sekitar Rp 2 triliun yang ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) hasil audit tahun sebelumnya.
Menurutnya, kebijakan ini sebagai wujud pengelolaan keuangan yang hati-hati, agar program prioritas masyarakat tidak terganggu dengan adanya perubahan fiskal nasional ke depan.
“Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” tegsas Wabup Nurul dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025 di Partnership Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025).
Mantan Sekda Bojonegoro, itu mengungkapkan, silpa tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung program pemerataan desa. Beberapa diantaranya, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), BKD mobil siaga, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), hingga beasiswa bagi pelajar di Bojonegoro sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan dan kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo mengatakan, secara prinsip mendepositokan uang untuk memanfaatkan idle cash (uang menganggur) sebagai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro. Selain deposito juga melakukan penyimpanan dalam bentuk giro untuk mendanai kegiatan operasional.
“Dari sisi bunga memang berbeda, yakni bunga giro sebesar 1,75 persen sementara bunga deposito ada di kisaran 4,25 persen,” katanya.
Dia menyampaikan, Bojonegoro telah mendepositokan dana APBD sebesar Rp 2,7 triliun. Kini dari anggaran yang didepositokan itu menghasilkan bunga deposito Rp 80,6 miliar dari target Rp 82 miliar. Sedang untuk simpanan giro sebesar Rp 900 miliar, dan telah menghasilkan bunga sekitar Rp 11,2 miliar.
“Simpanan deposito dan giro di Bank Jatim totalnya sekitar Rp 3,6 triliun. Sementara, hasil bunga itu per Oktober 2025 ini, juga bisa bertambah hingga akhir tahun nanti,” ujarnya.(jk)
