SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bojonegoro, menyoroti perihal kebijakan rezim lama era Anna Mu’awanah. Hal ini tersampaikan dengan maksud agar para kader “tidak gampang maido” (tidak mudah mencela) kebijakan bupati yang saat ini menjabat.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam agenda Pendidikan Politik “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Struktur Organisasi Partai”. Acara dipusatkan di Ballroom Adelia Cafe & Resto” Jalan Gajah Mada Bojonegoro, Sabtu (6/12/2025). Selain itu acara dirangkai dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Partai Demokrat.
Hadir dalam kegiatan, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, Wakil Ketua I DPD Demokrat Jatim Sri Wahyuni, Kepala Bakomstra DPD Demokrat Jatim, Muhammad Arbayanto, Kepala Kesbangpol Mahmudi, dan diikuti seluruh jajaran pengurus kader DPC Partai Demokrat setempat.
”Bupati yang sekarang ini tersandera oleh warisan kebijakan pemimpin yang dahulu, ini saya perlu cerita, supaya kader Demokrat ora gampang maido,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto saat sambutan.
Sukur kemudian menjelaskan, bahwa kebijakan yang menyandera ini bukan berarti tidak bagus. Hanya saja dalam anggaran belanja menjadi bertambah. Di sisi lain, ada pemangkasan anggaran dari pusat yang jumlahnya besar.
”Maka dari Rp6,7-6,5 triliun (APBD) itu sudah tersandera sekitar Rp3 triliun, betul Pak Bupati ya? Jadi kalau misalkan nanti pembangunan di Bojonegoro tidak sebanyak kemarin ya (bupatinya) aja dipaido,” tuturnya.
Meski begitu, para kader diminta tidak berkecil hati, sebab kebijakan yang tersandera itu sejatinya ketika dibuat juga bertujuan untuk kepentingan umum. Misalnya dana abadi Rp500 miliar yang dialokasikan setiap tahun itu dalam 5 tahun ke depan bakal berdampak signifikan untuk pendidikan di Bojonegoro.
”Pak Bupati, meskipun (ada) keterbatasan belanja pembangunan, terbatasnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan sebagainya, kami di Fraksi Demokrat akan tetap mendukung seluruh kebijakan Bupati Bojonegoro,” ungkapnya, bahwa hal itu sebagai janji bersama kader Partai Demokrat di Bojonegoro.
”Mudah-mudahan meski dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pak Bupati tetap bisa menelurkan kebijakan yang memang pro rakyat Bojonegoro,” lanjutnya.
Sementara Bupati Setyo Wahono memuji Partai Demokrat adalah partai yang kenyang pengalaman. Pernah punya presiden, pernah menjadi oposisi, dan pernah pula tidak punya presiden, dan pernah pula menjadi partai pendukung presiden.
”Dilihat dari sejarah ini Partai Demokrat punya perjalanan yang luar biasa, ini adalah partai yang komplit jika dilihat dari sisi perjuangannya,” ujarnya.
Setyo Wahono pun berterima kasih atas masukan, dukungan, Ketua DPC Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto kepada dirinya. Bahwa politik harus membahagiakan. Diksi hasil diskusinya dengan Sukur ini kemudian menjadi salah satu dalam slogan. Yakni Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.
”Makanya dulu slogan saya hanya makmur dan membanggakan, akhirnya saya tambahkan kata Bahagia, saya ingat diskusi saya dengan Mas Sukur, ternyata politik itu harus dinikmati, lalu saya sampaikan ke Wabup agar kata Bahagia itu ditambahkan,” bebernya.
Di tempat yang sama, Muhammad Arbayanto menyatakan, pendidikan politik merupakan kegiatan reguler yang wajib. Hal itu diamanatkan pula dalam AD/ART Partai Demokrat. Sebagaimana diamanatkan juga dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, fungsi Partai adalah sebagai kaderisasi kepemimpinan, dan memberikan pendidikan politik seluas-luasnya baik kepada kader maupun kepada masyarakat secara umum.
”Dalam UUD 1945, satu satunya pintu untuk mendistribusikan kepemimpinan secara politik di Indonesia adalah melalui partai politik. Dalam sistem demokrasi, partai politik adalah entitas utama untuk mengendalikan kebijakan bernegara,” tandasnya.(fin)
